PENGUSIRAN WARGA DONGI-DONGI; BETULKAH DEMI PENEGAKAN HUKUM?

Di kawasan hutan Dongi-Dongi di Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, bermukim seribu lebih keluarga. Kini mereka seperti harus makan buah simalakama, lantaran dari tahun ke tahun, ancaman relokasi menjadi momok mereka. Rusaknya kawasan taman nasional Lore Lindu dijadikan alasan relokasi. Tapi lsm lingkungan Walhi malah menentang relokasi. Apa alasannya? Kita simak laporan KBR68H

Suara serangga hutan

Semula Dongidongi adalah kawasan hutan industri dalam Taman Nasional Lore Lindu, di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dulu, hutan rapat tumbuh di kiri kanan jalan yang menghubungkan Palu, ibukota Sulawesi Tengah, dengan Poso. Tapi kini, pemandangan berubah. Tak ada lagi hutan rapat. Yang ada hanya kebun kakao, kopi, kemiri, jagung, serta pemukiman penduduk yang padat.

Suara serangga hutan

Rumah-rumah di kawasan Dongidongi masih beratap rumbia dan berdinding papan. Ukurannya tak terlampau besar, maksimal 5 x 9 meter saja. Di halaman rumah, tampak berbagai tanaman hias, seperti anggrek bulan, bunga terompet dan yang lainnya. Semua tumbuh subur. Di belakang rumah mengalir sungai kecil, yang dimanfaatkan warga untuk berbagai keperluan.

Suara air mengalir

Enam tahun lalu, warga empat desa Dongidongi dinyatakan pemukim liar, perambah liar hutan konservasi di kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Karena itulah, jangan harap akan dibangun fasilitas pemerintah di sana. Tapi ternyata di sana tetap ada rumah ibadah, sekolah, layanan kesehatan dan sumber penerangan. Semua dibangun sendiri.

Frans Rumpala, warga Dongidongi sekaligus Ketua Forum Petani Merdeka, organisasi petani lokal.

Frans Rumpala: “Sekalipun macam pemerintah tidak bangun kamipun pahamilah, seperti itu, kita bangun sendiri asalkan dokter mau datang ke sini, macam guru mau datang menjar anak-anak di sini. Cuma itu saja, kalau pemerintah tidak mau bangun macam puskesmas dan sekolah di sini.”

Karena warga yang tinggal di Dongidongi dianggap liar, mereka harus hengkang. Begitu keputusan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah khawatir, jika warga dibiarkan di sana terus, makin luas saja kawasan konservasi yang dibuka menjadi lahan pertanian dan permukiman. Ini jelas bakal mengancam kekayaan biosfer di Taman Nasional Lore Lindu ini.

Frans tegas menolak pindah.

Frans Rumpala: “Dari awal sampai sekarang tidak akan mau direlokasikan, sedangkan belum berhasil lalu tidak mau, apalagi sekarang sudah banyak penghasilan. Untuk mau direlokasikan warga Dongidongi tetap mati hidup masyarakat punya sikap yang ada sekarang.”

Mince, warga Dongi-dongi, juga ngotot tak mau pindah. Apalagi mereka merasa hidup kian membaik setelah tinggal di sana.

Mince Lobot: “Mati hidup kami tidak mau direlokasi, karena selama kami tinggal di Dongidongi dibandingkan dengan keberadaan kami di desa asal betul-betul lebih ada peningkatan kami rasakan setelah kami tinggal di Dongidongi ini. Sekalipun pemerintah tidak akui sama kita.”

Pemerintah tak kalah bersikukuh. Upaya relokasi pun sudah berulang kali dibicarakan oleh Balai Taman Nasional Lore Lindu dengan warga Dongidongi. Widagdo, Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu mengatakan, warga diminta pindah karena dianggap mengancam kelestarian taman nasional.

Widagdo: “Sementara ini kesepakatan kita ya menghendaki supaya itu kan namanya kawasan konservasi jadi tetap harus dilestarikan, fungsinya kita kembalikan sebagai kawasan yang harus kita lindungi bersama. Sehingga kita dari pihak departemen sudah komunikasilah dengan pemerintah daerah, yang intinya supaya masyarakat dipindah. Tapi dalam rangka cara-cara pemindahan yang wajar dan layak sehingga dicarikan tanah yang memadai untuk mereka bisa bertani di sana.”

Frans Rumpala membantah keras tudingan perambahan hutan. Kata dia, masyarakat Dongidongi punya aturan adat ketat dalam mengelola hutan. Tak boleh serampangan, hanya dua hektar lahan yang boleh dikelola. Kalau melanggar aturan, bisa kena denda.

Frans Rumpala: “Siapa yang melanggar aturan yang menebang di kemiringan atau melewati batas yang sudah ditentukan maka dia itu didenda, secara hukum adat. Dendanya siapa yang melanggar aturan adat itu menambah lagi perambahan dia di denda satu ekor sapi A.”

WALHI Sulawesi Tengah justru berpendapat bukan warga yang salah, tapi Taman Nasionallah yang tak punya batasan zona yang jelas. Zonasi dan batasannya terus berubah, polisi hutan pun tak mengawasi kawasan konservasi dengan baik. Yulianita dari Divisi Advokasi Walhi menjelaskan.

Yulianita: “Sebenarnya yang harus dikuatkan oleh Balai Taman Nasional adalah proses zonasi. Kami sendiri belum mendapati ada zonasi yang jelas bahwa ini zona inti, zona pemanfaatan dan zona studi. Nah itu yang tidak dijelas sampai hari ini dijelakan oleh Balai Taman Nasional. Jadi ketika tidak ada batas-batas itu masyarakat juga tidak boleh disalahkan ketika dia masuk ke wilayah rambahan yang menurut mereka itu adalah zona inti. Itu juga soal tapal batas yang di lapangan yang harus jelas. Masak setiap tahun tapal batasnya itu berpindah-pindah yang jelas-jelas di petanya ada apa yang dipeta tidak sesuai dengan yang dilapangan. Jadi mudah sekali menyalahkan masyarakat.”

Karena itulah, WALHI Sulawesi Tengah setia berada di belakang warga untuk tetap bertahan di kawasan Dongidongi, di dalam Taman Nasional Lore Lindu.

Yulianita: “Walhi tetap pada posisi masyarakat seperti mereka menolak untuk direlokasi, untuk ketiga kalinya ya.Tapi misalnya akan membangun komitmen baru dengan masyarakat kalau mereka tidak mau direlokasi sebaiknya mereka berkomitmen terhadap menjaga hutan itu. Jangan terpolarisasi dengan pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan mereka. Terus kalau pemerintah tetap ngotot untuk relokasi apa agenda tersembunyi di balik itu.”

Awalnya, warga yang menetap di kawasan Dongidongi berasal dari Desa Kamarora A, Kamarora B, Kadidia dan Rahmat. Mereka masuk dalam proyek permukiman kembali suku terasing oleh Dinas Transmigrasi pada 1980an. Saat itu, kalau mau pindah, warga dijanjikan dua hektar lahan per keluarga. Kata Mince, janji itu hanya di mulut karena yang mereka dapat tidak sampai satu hektar.

Mince Lobot: “Dulu kami kasian di Kamarora dijanjikan dua hektar lahan, setelah kami tinggal di Kamarora hanya nol koma delapan tidak cukup satu hektar. Sudah lebih 25 tahun kami di Kamarora kami sudah punya anak dan sudah punya cucu. Kami mau kemanakan anak cucu kami dengan hanya nol koma delapan? Apakah kira-kira bisa sejahtera anak cucu kami? Sedangkan kalau saya mendengar siara televisi, siaran radio pemerintah itu memberantas kemiskinan. Saya rasa juga tidak salah langkah kalau sampai kami masyarakat datang mengolah lahan di Dongidongi sini. Sepuluh tahun lalu kami sudah banyak kali didata katanya untuk membuat proyek pecahan KK. Tapi kami tunggu-tunggu tidak ada. Setelah itu kami datang bersatu empat desa untuk datang mengolah lahan di Dongidongi sini, baru kami merasa ada peningkatan hidup di sini.

Walhi Sulawesi Tengah turun tangan ketika pemerintah, dengan mengerahkan Polisi Kehutanan, mulai menangkapi penduduk Dongidongi yang membuka lahan pertanian dan bermukim di sana. Sejak saat itu, api konflik terus menyala di Dongidongi. Pemerintah berkeras merelokasi mereka, warga pun berkeras bertahan di sana.

Balai Taman Nasional Lore Lindu seperti bertemu dengan batu karang dalam penyelesaian masalah ini. Sudah lima Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu berganti, masalah ini belum juga usai. Di tangan Widagdo, Kepala Balai yang baru, urusan relokasi ini ditegaskan kembali. Ia yakin relokasi adalah jalan keluar untuk mengembalikan fungsi taman nasional.

Widagdo: “Harus punya kesadaran bersama, negara ini kan ada, maaf ya terutama kelompok intelektualnya. Kelompok intelektualnya mereka harus berpikir bahwa negara punya aturan ada undang-undang, ada peraturan pemerintah yang harus kita taati bersama. Dan kalau kita sudah mulai upaya-upaya tidak mentaati peraturan ya bagaimana negara itu bisa eksis. Kan namanya Good Governance didukung oleh tiga komponen yang sama-sama taat undang-undang. Eksekutif sebagai pelaksana, legislatif sebagai perencana dan masyarakat. Kalau sudah berpikir ke sana mereka harusnya legowo kalau orang Jawa ya harus ihlas kalau dipindahkan. Tapi pemindahan itu tidak ngawur tidak asal kita pindahkan. Kita ada proses multi pihak.”

Warga pun punya sikap dan sudah berkali-kali mereka menyatakannya.

Frans Rumpala: “Kalau saya mau lihat kondisi masyarakat sekarang tidak takut mati. Masyarakat tidak takut mati apa saja terjadi kalau seperti itu masyrakat mau cari hidup di sini ada kehidupan, lalu pemerintah seakan-akan mau tindak atau mau pindah secara paksa. Kita tahu sendirikan apa sikapnya orang-orang Da’a jadi yang saya khawatirkan juga, saya tidak bicara bohong ini sekarang juga selama ini masyarakat Dongidongi ilmu mereka cari dimana-mana, saya tidak bohong nanti kalau boleh dibuktikan ada masyarakat tidak dilihat manusianya kalau memang apa namanya sudah waktunya putus leher, saya tidak bicara bohong ini nanti. Jadi di situ yang saya khawatirkan apabila pemerintah tetap mau bentindak pindahkan secara paksa, masyarakat ya waktunya sudah mati, dimana ini hari mati besok mati sama saja, itu sikap masyarakat di Dongidongi.”

Warga juga tegas menolak dituding sebagai perambah hutan. Alasannya, tempat mereka menetap, adalah areal Hak Pengelolaan Hutan Perusahaan kayu, sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional.

Frans Rumapala: “Sudah berulang kali saya tekankan saya kasih tahu bahwa masyarakat itu bukan merusak hutan masyarakat cari hidup bahkan sudah hidup di Dongidongi sudah tujuh tahun.”

Tampaknya tidak ada jalan keluar. Pemerintah tetap bersikeras merelokasi, dan warga setempat juga tetap bersikukuh menolaknya. Menurut Walhi, pemerintah hanya berpikir bagaimana menyelamatkan flora dan fauna endemik, tapi lupa memikirkan manusia yang hidup di dalamnya.

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yulianita.

Yulianita: “Sebenarnya kami tetap mempertahankan agar masyarakat itu tetap mau menjaga hutannya dan sebagainya kalau mereka tidak mau. Tapi di satu sisi kalau pemerintah tetap memaksakan untuk relokasi mereka juga harus memaparkan konsep relokasi itu sepeti apa. Tempat yang layak untuk masyarakat itu. Kalau mereka hanya relokasi kemudian dipindahkan ke tempat yang justru tidak menjamin kesejahteraan hidup masyarakat itu sama dengan bohong kan.

Tim Liputan KBR68H melaporkan untuk Radio Nederland Wereldomroep di Hilversum.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: