STOP JUDI LINGKUNGAN PENYEWAAN PULAU !

Oleh: Yonathan Rahardjo

Pemerintah Orde Pasca Reformasi di bawah pimpinan Gus Dur masih saja menabur kontroversi di semua bidang. Tak ketinggalan bidang kelautan yang kini diperhatikan secara khusus dalam wadah Kementerian Eksplorasi Laut dan Perikanan.

Rencana para `penguasa pemerintahan’ itu untuk menyewakan 2.000-10.000 pulau kecil tak berpenghuni (tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dari 17.000 pulau di Indonesia) telah memicu bakal konflik yang sangat tinggi.

Apalagi bila tak diimbangi oleh kekuatan masyarakat yang aktif mengontrol semua rencana. Sekalipun, `panglima proyek’ penyewaan pulau ini adalah Sarwono Kusumaatmadja, Menteri Eksplorasi Laut dan
Perikanan yang dikenal sebagai Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup (LH) yang benar-benar peduli lingkungan.

Agaknya, rencana penyewaan pulau ini adalah ajang adu judi bagaimana seharusnya dan sesungguhnya orang Indonesia peduli terhadap lingkungannya sendiri.

Mengapa Harus Menyewakan Pulau?

Alasan rencana menyewakan pulau tak lebih dari sikap latah Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) yang memakai alasan krisis ekonomi yang mendera negara sejak 1997/1998, memaksa semua pihak untuk mencari alternative keluar dari krisis, sekaligus agar bisa berperan dalam memecahkan masalah perekonomian nasional.

Menurut DELP, dari berbaai sumber, daripada 2.000-10.000 pulau kecil yang terlantar dan tak berpenghuni, lebih baik dimanfaatkan untuk bisa menambah penghasilan negara sekaligus untuk membayar utang luar negeri.

Diperkirakan penyewaan 2.000 pulau bisa memberi masukan 20 milyar dollar AS selama 20 tahun, bila penyewa dikenakan tarif 2-10 juta dollar AS setiap pulau selama 20 tahun.

Belum lagi masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat juga dapat memperoleh manfaat ekonomi seperti dari wisata laut yang dikembangkan di setiap pulau yang disewa oleh investor. Beberapa pengusaha dari Kuwait, Singapura, Jepang, sudah menanggapi secara positif.

Alasan kedua dianggap aneh oleh banyak pihak. Yaitu alasan konservasi. Melakukan konservasi dengan mendatangkan pihak asing merupakan suatu paradoks, hal yang bertentangan. Sebab, masuknya asing biasanya dilandasi kepentingan bisnis, daripada konservasi. Apalagi pihak asing itu adalah investor.

Rencana Itu

Rencana pemerintah, pengelolaan 2.000 pulau yang disewakan hanya meliputi untuk konservasi, ekowisata (seperti menyelam, berselancar, snorkling), budidaya laut, dan penangkapan ikan. Pengelolaan pulau tidak boleh untuk kegiatan negatif seperti perjudian dan limbah.

DELP menyatakan, tidak seluruh luas pulau yang disewakan akan diberikan kepada investor. Namun hanya 40 persennya saja. 60 peren dari luas pulau akan dijadikan sebagai kawasan `sabuk hijau’. DELP hanya akan mengelola pulau kecil yang berjarak melebihi 12 mil dari garis pantai. Sedangkan yang berjarak di bawah 12 mil dari garis pantai, sepenuhnya menjadi hak hak Pemda sesuai dengan ketentuan otonomi daerah.

Model penyewaan pulau nanti, masih menurut DEPL, tetap akan mempertimbangkan aspek kepentingan nasional. Gambaran contohnya, seperti yang dilakukan Australia yang hanya menyewakan lahan di Gold Coastal Island, otoritasnya tetap berada pada pemilik. Jadi tidak seperti model Hongkong yang disewa Inggris, atau Macau yang disewa Portugal.

Menteri DELP, Sarwono, dalam satu kesempatan menyatakan semua akseptabilitas pulau yang akan disewakan harus dikaji melalui norma umum tentang manajemen pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil. Namun, berdasar peraturan otonomi daerah, yang mengambil keputusan adalah Pemda Tingkat II, bukan pemerintah pusat.

Sarwono menyatakan, Pemda Tingkat II dalam mengambil keputusan harus mengacu pada empat pembatas, yaitu harus berorientasi pada konservasi, akseptabilitas politik, akseptabilitas budaya, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Artinya, bagi secara konservasi, politik, budaya, ekonomi, harus bisa diterima banyak pihak.

Stop `Judi Lingkungan’

Kalau penyewaan pulau jadi dilaksanakan, maka diestimasi ada 3 kelompok investor asing yang akan segera masuk. Yakni, Amerika (AS) untuk kepentingan pangkalan perang, kelompok pencuri ikan dari Korea dan Negara Asean lainnya, serta kelompok pencuri harta karun Demikian Djeni Hasman, anggota DPR Komisi II dalam satu kesempatan.

Bukan omong kosong, pada mulanya masuknya investor asing itu sangat bermanfaat bagi Indonesia. Di awal kehadirannya, rambu-rambu apapun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam perjanjian sewa akan dipatuhi dengan sempurna. Namun lama-kelamaan akan terbukti `belang’ atau keburukannya juga.

Begitu waktu bergeser dan kepemilikan sewa atas pulau menjadi begitu lama, kadar `merasa memiliki’ (sense of belonging) mereka terhadap pulau menjadi lebih besar. Di sini, seolah-olah pulau adalah milik mereka sendiri, dan mereka dapat berbuat semaunya atas nama “saya adalah pemilik”. Dalam berbaga kasus, hal ini sangat manusiawi.

Kondisi tadi lebih mudah lagi terjadi, bila di awal kontrak sewa, sudah ada niatan investor itu untuk melakukan tindakan-tindakan memanfaatkan pulau untuk sebesar-besar kepentingan sendiri.

Celakanya, sistem dan peraturan dan moral bangsa Indonesia, terbukti, belum bisa diajak untuk mengontrol perilaku yang demikian secara jujur dan adil. Apapun rambu yang dibuat, dapat dengan mudah ditembus dan dilanggar. Celakanya lagi, sistem penegakan hukum atas pelanggaran yang demikian, masih sangat begitu lemah.

Maka menyewakan pulau dalam kondisi bangsa yang berperilaku demikian, laksana bermain judi saja. Dan kemungkinan untuk gagal lebih besar daripada kemungkinan berhasil. Bisa dibayangkan apa saja yang bakal terjadi bila penyewaan pulau jadi dilaksanakan.

Pengamanan pulau-pulau yang disewakan, yang dalam konsep DELP, adalah dengan melibatkan masyarakat setempat, bakal tidak efektif. Karena dengan `suap’ pemilik pulau, masyarakat gampang di’sumpal’ mulutnya asal kepentingan ekonominya aman di tangan penyewa pulau.

Konsep DELP, masyarakat yang bekerja sebagai pengawas di suatu resor akan melaporkan pada pemerintah setempat bila terjadi pelanggaran. Pelaporan semacam ini dapat, sekaligus penegakan hukumnya, dapat dengan mudah dimentahkan, bila sikap mental bobrok pemerintah dan penegak hukum sampai saat ini tidak juga `dicuci bersih’.

Kalau pulau sudah menjadi eksklusif, akan lebih sulit lagi dipantau jika pulau itu digunakan untuk aktivitas yang terlarang, misalnya tempat prostitusi, perjudian, atau penimbunan limbah nuklir.

Pernyataan Sarwono bahwa inti permasalahan adalah pada manajemen pulau-pulau kecil dan bukan pada penyewaan pulau perlu dijawab. Bahwa, dalam mengatasi problem ini tidak bisa harus dengan `bermain judi, gambling, untung-untungan’. Karena akibat kegagalan pengelolaan pulau yang disewakan sangat besar pengaruhnya bagi lingkungan Indonesia.

Pulau adalah sumber daya milik umum, common property resources. Tercantum dalam UUD 1945, pulau sebagai sumber daya alam digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalih bahwa daripada masyarakat banyak yang mengganggur lebih baik dilibatkan dalam pengelolaan pulau untuk mendapatkan penghasilan, serta dilibatkan sejak penyusunan aturan hingga pengawasannya (sehingga ada dorongan kuat untuk memiliki dan memanfaatkannya), sangat riskan `perjudiannya’.

Dengan demikian, pendapat yang menyatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan masalah lingkungan yang mungkin timbul dalam penyewaan pulau dapat dilakukan hanya empat peruntukan (ekowisata, konservasi, budidaya laut, dan penangkapan ikan) adalah omong kosong. Dan tak mungkin dilaksanakan. Sekali lagi tak lebih hanya merupakan judi lingkungan! Karenanya, penyewaan pulau harus distop! Jangan dilakukan.

Kecuali, sistem kontrol dan penegakan hukum di Indonesia sudah berubah jauhh lebih baik dan lebih disiplin, tidak seperti sekarang. Sayangnya untuk mencapai sistem yang jujur dan adil ini, setidaknya kita masih embutuhkan waktu yang cukup lama.

Kalau mau memaksakan kehendak menyewakan pulau, tunjukkan dulu permasalahan-permasalahan hukum dan penegakan hukum khususnya bagi para orang berduit yang masih meresahkan masyarakat saat ini bisa diselesaikan dengan tuntas. Baru bicara soal penyewaan pulau.

Sementara itu, kelola pulau-pulau yang ada, pulau kosong sekalipun, sesuai aturan main yang masih berlaku saat ini (terkait dengan Pemda setempat, Kementerian LH, Kementrerian Departemen Kehutanan, dan segenap unsur yang ada) secara disiplin. Baru bicara soal penyewaan pulau. (Berita Bumi/Konphalindo/dari berbagai sumber)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: