Keuangan Daerah Ada Penyimpangan Rp 40,41 Triliun

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas 362 laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan ada dana Rp 40,41 triliun yang digunakan tidak sesuai peruntukannya sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara. Penggunaan dana itu tidak mengikuti aturan dan tidak memberikan manfaat.

Hal tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007 yang disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution kepada DPR dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono di Jakarta, Rabu (10/10).

Salah satu contoh penyimpangan yang dilaporkan BPK adalah adanya bukti kuitansi pembayaran fiktif biaya makan dan minum harian Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta senilai Rp 11,86 miliar. Selain itu, terjadi pengalihan hak guna bangunan kepada pihak ketiga di atas hak penggunaan lahan Kawasan Industri Cilacap melebihi jangka waktu perjanjian sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 33,02 miliar.

Atas dasar temuan tersebut, anggota BPK, I Gusti Agung Rai, menegaskan, pihaknya telah menyebar 600 auditor yang terbagi dalam 122 tim untuk memeriksa aliran dana yang digunakan pemerintah daerah.

Pemeriksaan akan diarahkan pada penegasan jumlah dana dari pemerintah pusat ke daerah, waktu yang diperlukan hingga dana tersebut tiba di daerah, serta rekening yang langsung menerima aliran dana tersebut.

“Kami ingin tahu apakah aliran dana langsung ke rekening resmi pemerintah daerah atau dipakai untuk kepentingan lain,” katanya.

Pemeriksaan BPK mencakup anggaran Rp 450 triliun, yakni transfer pada tiga semester terakhir dari pemerintah pusat ke 240 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Pemeriksaan dimulai di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan.

Selama semester I-2007, BPK memeriksa 362 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2006. Sebanyak 19 LKPD diberikan predikat terburuk, yakni opini tak wajar atau adverse. Opini tak wajar berarti berapa pun nilai yang dilaporkan pemerintah daerah tidak bisa dipastikan kebenarannya.

Disiapkan data

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Mardiasmo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan data yang diperlukan auditor BPK dalam menyelidiki aliran dana pusat ke daerah. Agar daerah membuat LKPD secepatnya, pemerintah menerapkan sanksi penundaan dana alokasi umum.

“Audit dana perimbangan itu penting untuk mengetahui adanya dana yang hilang di tengah jalan,” katanya.

Departemen Keuangan menetapkan 171 daerah yang akan ditingkatkan kemampuannya membuat laporan keuangan. Proses ini dilakukan sejak 2007 dan berlanjut di 2008. Semua laporan keuangan daerah akan dikolaborasikan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah yang bisa diakses oleh siapa saja. (LKT/OIN) Kompas

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: