Pengungsi Tetap Tidak Dapat Bantuan Presiden, Cara-cara Persuasif Harus Jadi Pilihan Utama

Korban lumpur Lapindo yang mengungsi di Pasar Baru Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, tetap tidak akan menerima bantuan yang diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bantuan baru akan diberikan setelah mereka menerima uang kontrakan dan jaminan hidup yang diberikan Lapindo.

Penegasan itu diungkapkan Asisten II Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Hariadi Purwantoro dan Ketua Panitia Khusus Lumpur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo Khoirul Anam saat bertemu Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzy dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Jalaludin Alham di DPRD Sidoarjo, Selasa (9/10).

Dalam pertemuan itu, Arly Fauzy dan Jalaludin Alham mendesak Hariadi dan Khoirul Anam mengubah kebijakannya terkait dengan pemberian bantuan dari perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara yang diserahkan Presiden Yudhoyono kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akhir Juli lalu untuk diberikan kepada korban lumpur.

“Bantuan yang diserahkan Presiden murni bantuan kemanusiaan, tidak terkait dengan kesepakatan ganti rugi. Jadi seharusnya semua korban lumpur menerima bantuan itu, termasuk para pengungsi,” ujar Arly.

Ia menambahkan, meski menolak skema ganti rugi yang ditawarkan Lapindo dan pemerintah, pengungsi tidak bisa dihukum dengan tidak memberikan bantuan Presiden kepada mereka. Pengurangan hak, lanjutnya, tidak akan membuat mereka mengubah tuntutannya. Justru sebaliknya, mereka bisa semakin melawan dan ngotot.

“Mestinya ada cara-cara persuasif lain yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bukan dengan cara tidak memberikan bantuan dari Presiden,” kata Jalaludin.

Namun, Hariadi dan Khoirul Anam menolak mengubah keputusannya. Mereka mengatakan, bantuan sebesar Rp 500.000 untuk setiap keluarga korban lumpur hanya diserahkan kepada mereka yang menerima uang kontrakan dari Lapindo atau menerima skema ganti rugi 20:80 yang diberikan Lapindo dan pemerintah. Jika bantuan diserahkan kepada pengungsi, Hariadi khawatir para pengungsi semakin kuat dan betah di pengungsian.

Karena gagal mendesak Hariadi dan Khoirul mengubah keputusannya, Arly mengatakan akan membuat surat kepada Bupati Sidoarjo Win Hendrarso meminta bantuan diserahkan juga kepada korban lumpur di pengungsian. Pimpinan DPRD akan melaporkan hal itu kepada Presiden Yudhoyono.

Selain membahas permasalahan pengungsi, rapat juga membicarakan tuntutan warga yang pernah mengontrak di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera 1. Mereka menuntut diperlakukan sama dengan korban lumpur lain: diberi uang jaminan hidup sebesar Rp 300.000 per orang per bulan selama enam bulan dan uang kontrakan Rp 5 juta untuk masa kontrak dua tahun. Namun, pertemuan itu juga tidak bisa memperjuangkan tuntutan warga pengontrak. (APA) Kompas

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: