Hingar-bingar Deklarasi Capres

Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara besar yang menerapkan sistem politik demokratis. Sistem politik tersebut sekarang malah dijadikan salah satu aset yang “dijual” ke mana-mana karena menjadi karpet merah dalam berdiplomasi. Negara lain pun mengakui kehebatan ini.
Sistem politik yang demokratis memang mengasyikkan. Setiap orang bebas mengutarakan pendapat tanpa perlu khawatir akan ditangkap. Kebebasan bicara dijamin berdasarkan undang-undang.
Kaum cerdik pandai menjuluki sistem politik monarki seperti kapal pesiar yang indah, tetapi mudah tenggelam. Sementara itu, sistem politik yang demokratis ibarat rakit, di mana para penumpangnya kerapkali basah, namun rakit itu sendiri tetap kokoh sekalipun diterpa ombak.
Dalam beberapa hari terakhir ini, kita menyaksikan sejumlah tokoh dan partai terang-terangan mencalonkan atau mempersiapkan diri menghadapi pemilu Presiden tahun 2009. Mereka menyatakan kesediaan kepada rakyat untuk menjadi presiden menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.
Para tokoh itu, terutama Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Sutiyoso, merasa perlu untuk sejak “pagi” menegaskan minatnya menjadi presiden. Mereka tidak mau disebut follower. Mereka sengaja mencuri start agar bisa merebut perhatian rakyat, hingga nama-nama mereka masuk ke alam bawah sadar para calon pemilih.
Sejak mendeklarasikan diri, Megawati dan Sutiyoso bakal terus menerus disorot. Setiap perilaku, tindakan, dan ucapannya akan dinilai oleh para elite dan rakyat yang menjadi pendukung maupun penentang.
Rakyat secara otomatis akan membandingkan keduanya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta calon-calon lain yang bakal muncul. Pembandingan oleh rakyat ini dimungkinkan karena telah tersedia sistem dan perangkat komunikasi dan teknologi informasi yang canggih.
Dalam kaitan di atas, para calon atau presiden yang menguasai media dipastikan akan berada pada posisi yang lebih menguntungkan. Oleh sebab itu, tidak heran bila para politisi sangat berkepentingan dengan media. Media menjadi sarana memperkenalkan diri.
Pencalonan sejak “pagi hari” merupakan pelajaran politik yang baik terhadap rakyat. Para calon pemilih itu kelak menjadi terbiasa dengan para kandidat, hingga mustahil bakal salah memilih.
Sistem politik demokrasi yang kita anut membawa problem tersendiri. Demam demokrasi membuat kita lupa bahwa demokrasi bukan merupakan tujuan, tetapi proses untuk mencapai tujuan yang masyarakat adil dan makmur.
Lagipula kita mesti menyadari, angin demokrasi di awal reformasi itu tidak sepenuhnya berasal dari dalam negeri. Ia sejalan dengan berembusnya angin liberalisasi pasar dan perdagangan bebas. Jadi perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang dirancang pihak lain.
Demokrasi membawa “penyakit” baru. Gara-gara merasa mempunyai hak mengemukakan pendapat, banyak pihak tidak peduli sekalipun sikap, pendapat maupun perilakunya menganggu kepentingan yang lebih besar. Demokrasi juga dijadikan dalih untuk mencari uang atau pelicin pelaksanaan tender.
Perusakan fisik juga sering dilakukan atas nama demokrasi. Pot-pot bunga digulingkan. Peralatan dan sarana fisik kantor pemerintah maupun lembaga pendidikan dirusak. Anak-anak sekolah yang tugas utamanya belajar mulai dibiasakan memaksakan kehendak.
Tidak ada sistem politik yang sempurna Sistem itu akan menjadi baik atau buruk sangat tergantung kepada mereka yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, jika sistem politik demokrasi sudah menjadi pilihan, kita mesti mengeksplorasi sisi baiknya. Ini termasuk dalam konteks pencalonan capres belakangan ini.
Hingar-bingar politik di kalangan elite menimbulkan kecemasan baru, apakah mereka tidak peka dengan kepentingan rakyat? Atau mereka memanipulasi kepentingan rakyat demi keuntungannya sendiri?
Sesungguhnya rakyat tengah mengalami situasi yang amat susah. Mereka sulit memperoleh lapangan pekerjaan, kalaupun sudah memperoleh pendapatan dalam jumlah tertentu, nilai uangnya sudah digerus inflasi. Banyak rakyat yang semakin miskin. Total penduduk miskin sudah melebih 65 juta jiwa.
Tanpa mengecilkan kerja keras pemerintah, meski diakui bahwa prestasi ekonomi masih amat terbatas, pertumbuhan ekonomi lebih disebabkan faktor konsumsi. Perhatian sangat dicurahkan kepada pengendalian inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Sudah banyak dana dikeluarkan untuk mempertahankan nilai tukar rupiah.
Pemerintah tampak berupaya keras membangun proyek-proyek padat karya untuk menyerap tenaga kerja. Pemerintah juga mau membangun sektor-sektor yang menunjang industrialisasi, namun kesemuanya itu masih terhambat oleh pembiayaan dan faktor-faktor nonekonomis.
Sistem politik yang demokratis rupanya belum sepenuhnya dapat mendukung perekonomian. Para investor cenderung mencari negara yang lebih menguntungkan, tidak peduli dengan bentuk sistem politik yang dianut. n

Copyright © Sinar Harapan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: