Uang Tebusan, Masih Coba-coba

Hari Rabu (15/8) terjadi tiga kasus penculikan di tempat terpisah, yaitu kasus Erizka Pravitasari, siswi SMA Negeri III, Setiabudi, Jakarta Selatan; kasus Raisah Ali (5); dan Zainal, pengusaha batu bara.

rizka diculik seorang sopir taksi dan tiga rekannya yang meminta uang tebusan Rp 50 juta. Sehari kemudian, polisi bisa membebaskan Erizka, tanpa uang tebusan.

Menurut Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Carlo Brix Tewu dan Kepala Satuan Kejahatan dengan Kekerasan Ditreskrimum Ajun Komisaris Besar Fadhil Imran, kasus Erizka adalah pengembangan modus perampokan di taksi menjadi penculikan.

Logikanya sederhana, daripada merampok hanya mendapat barang rampasan dan uang yang nilainya kurang dari Rp 10 juta, lebih menguntungkan menculik dengan jumlah uang tebusan yang lebih banyak.

Carlo menilai mereka masih dalam tahap coba-coba. Itu terlihat dari modus operandi penculikan dan besarnya uang tebusan yang hanya Rp 50 juta. Mereka baru pada tahap mampu menggambar peta situasi dan menentukan lokasi penculikan. Belum pada tahap menentukan target, menangani, dan membebaskan korban setelah uang tebusan diterima.

Kasus penculikan terhadap Raisah lebih maju. Tersangka otak penculikan, Yogi Permana, sudah sampai pada cara-cara melelahkan psikis keluarga korban dan polisi. Dengan demikian, keluarga korban dan polisi bisa lebih patuh dan mudah dikendalikan. Uang tebusan yang dituntut pun lebih besar, Rp 750 juta.

Cara Yogi mengikat loyalitas ketiga pengikutnya dengan agama heroisme pun menarik. Meski demikian, Yogi dan pengikutnya teledor dalam hal berkomunikasi lewat perangkat elektronik. Keberadaannya pun akhirnya terendus polisi. Modus operandi penculikan yang masih melibatkan orang di sekitar keluarga korban kembali menunjukkan kecerobohan para penculik.

Terakhir, kasus penculikan Zainal, seorang pengusaha batu bara. Ini contoh kasus penculikan yang melibatkan anggota sindikat penculik dari luar negeri, Singapura dan Filipina, dengan jumlah uang tebusan mencapai Rp 1,9 miliar.

“Dari 46 kasus penculikan yang dilaporkan ke polisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya sejak Januari sampai Agustus lalu, hanya kasus ini saja yang melibatkan sindikat. Ini pun awalnya hubungan bisnis, jadi tidak murni dilakukan sebuah sindikat, apalagi sindikat yang sudah terstruktur dan tertata rapi seperti dikhawatirkan masyarakat,” tutur Carlo, Rabu (26/9).

Menurut catatan Kepala Bagian Analisis Ditreskrimum Ajun Komisaris Besar Elly Lalyah, dari 46 kasus penculikan, 20 di antaranya karena berebut hak asuh anak. “Dari ke-46 kasus penculikan, 24 di antaranya dapat diselesaikan, dan hanya empat kasus di antara ke-46 kasus yang berlatar belakang ekonomi, pemerasan,” ujar Carlo.

Perdagangan anak

Ia mengatakan, dari apa yang sudah dijelaskan tampak bahwa kasus penculikan di Jakarta masih belum pada tahap yang mengkhawatirkan, bahkan cenderung menurun. “Kalau tahun lalu jumlahnya mencapai 95 kasus, tahun ini hanya 46 kasus sementara secara kualitatif, belum berkembang,” ucap Carlo.

Menurut dia, yang patut mendapat perhatian justru perdagangan anak. Carlo membedakan antara kasus perdagangan anak dan penculikan anak. “Kalau diculik itu ada harapan korban kembali. Motivasinya pun bermacam-macam, bisa pemerasan, balas dendam, berebut hak asuh, atau utang piutang. Kalau diperdagangkan, korban lebih besar kemungkinan tidak kembali. Motivasinya pun hanya satu, ekonomi,” tegasnya.

“Seingat saya, selama saya menjadi direktur di sini, belum ada kasus perdagangan anak yang diawali kasus penculikan. Kalau itu yang terjadi, kasusnya adalah kasus penculikan anak, bukan kasus perdagangan anak,” kata Carlo. Ia mengingatkan, kasus perdagangan anak, terutama di lingkungan keluarga miskin, terus meningkat selama tiga tahun terakhir ini. “Jumlahnya memang belum pada tingkat yang mengkhawatirkan, tetapi harus mulai diwaspadai,” tuturnya.

Menurut Carlo, saat ini perdagangan anak mulai melibatkan jaringan para pedagang anak antarwilayah. “Mereka mengambilnya dari tempat-tempat penampungan liar. Sebagian di antaranya dibawa ke luar negeri,” ujarnya.

Hak asuh anak

Tentang penculikan dengan latar belakang orangtua berebut hak asuh anak, Kepala Satuan Remaja Anak dan Wanita Ajun Komisaris Besar Achmad Rivai yang dihubungi Kamis (27/9) malam mengatakan, “Kecenderungannya meningkat.”

Penyebabnya, rapuhnya komitmen pernikahan karena menguatnya individualisme yang disalahartikan dengan kemandirian. “Mungkin inilah yang membuat pasangan menjadi sulit berbagi lagi,” ujar Rivai.

Menurut catatannya, kasus ini lebih banyak terjadi pada pasangan menjelang sidang gugatan perceraian. Umumnya terjadi pada perempuan ibu rumah tangga (bukan pekerja). Pria lebih ngotot menginginkan hak asuh anak daripada perempuan. “Umumnya penculikan dilakukan ketika anak sekolah atau ketika anak jalan-jalan,” ujar Rivai.

Ia sebenarnya tak sependapat kasus berebut hak asuh anak disamakan dengan kasus penculikan. “Masalahnya, berebut hak asuh ini tak pernah disebut dalam sistem perundangan kita. Pelapor lalu menyebut pengaduannya ke polisi sebagai penculikan.”

Negara kedodoran

Sementara itu, jika melihat kasus perdagangan dan penculikan anak, sindikatnya kian meluas dan modusnya kian canggih. Seolah-olah tiada lagi tempat aman untuk anak-anak. Namun, respons pemerintah sepertinya masih setengah hati.

“Intensitas perdagangan anak memang tambah marak dan harusnya butuh perhatian serius dari semua pihak,” kata Makmur Sanusi, Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial.

Makmur memetakan adanya daerah pengirim, transit, dan daerah penerima anak-anak yang diperdagangkan ini. Daerah pengirim dalam perdagangan anak antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi Utara. Daerah transit meliputi Jakarta, Batam, Surabaya, Kaltim, Kalbar, dan Lampung. Sedangkan daerah penerima di Indonesia adalah Jakarta, Bandung, Batam, Palu, Medan, Surabaya, Makassar, Manado, Timika, dan Merauke.

Indonesia sudah masuk dalam jaringan sindikat perdagangan bayi internasional. Selain menjadi negara pengirim, Indonesia juga menjadi negara penerima dan transit anak dari berbagai negara lain.

Negara penerima anak asal Indonesia terutama Singapura, Malaysia, Jepang, Taiwan, Hongkong, dan Thailand. “Di RPSA Jakarta sekarang ada enam anak asal Sri Lanka,” kata Makmur.

Walaupun sudah masuk dalam peta jaringan perdagangan anak internasional, antisipasi oleh pemerintah masih setengah hati. “Setelah otonomi, masalah ini harusnya menjadi tanggung jawab tiap pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik. Karena tak diurus, kami ambil alih. Namun, dana di pusat tak memadai sehingga belum optimal,” kata Makmur.

Langkah yang dilakukan juga masih tambal sulam dan terkesan coba-coba. Misalnya, peluncuran line telepon sahabat anak (TeSA), yaitu layanan telepon pengaduan untuk anak-anak, pada September 2006. “Nomor teleponnya 129, nomor yang mudah diingat anak-anak. Dan menjadi tempat anak-anak untuk mengadu atau orangtua yang mau berkonsultasi masalah anak,” kata Makmur.

Namun, kenyataannya, TeSA belum tersosialisasi dengan baik. Sosialisasi ke sekolah-sekolah yang merupakan daerah rawan penculikan, misalnya, hingga saat ini masih minim dilakukan. Begitupun pencantuman nomor telepon 129, belum tercantum di Buku Petunjuk Telepon.

Pelayanannya pun masih belum maksimal. Saat Kompas coba menghubungi nomor ini pada Kamis (27/9) pukul 23.00, tak ada operator yang melayani. “Kami memang masih uji coba. Idealnya memang bisa melayani 24 jam sehari,” kata Makmur.

Minimnya anggaran, dinilai Makmur, sebagai penghambat utama. “Sampai sekarang, anggaran untuk anak-anak masih kecil. Depsos saja tidak punya anggaran untuk investigasi masalah perdagangan anak. Juga tidak punya banyak dana untuk menangani anak-anak korban perdagangan,” kata Makmur.

Afrinaldi, mantan pegawai Depsos yang membongkar sejumlah kasus perdagangan anak, mengemukakan, tindakannya untuk membongkar sindikat perdagangan anak—salah satunya kasus adopsi ilegal Tristan oleh warga negara Irlandia—merupakan inisiatif pribadinya. “Depsos tidak memiliki sistem yang jelas untuk melakukan investigasi. Bahkan, pihak kepolisian pada tahap awal juga sulit diajak. Misalnya, dalam kasus pembongkaran sindikat Rosdiana di Ciputat,” kata Afrinaldi. (THY) / Oleh Windoro Adi dan Ahmad Arif/ Kompas

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: