Ancaman Komunis Masih Nyata?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Senin (1/10). Sebelum upacara dimulai pukul 08.00, Presiden secara pribadi meninjau diorama yang menggambarkan upaya pengkhianatan terhadap Pancasila.

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengemukakan, peninjauan diorama itu dilakukan sekitar 20 menit. Kebiasaan ini berbeda dengan Presiden Soeharto yang meninjau diorama setelah upacara bersama peserta upacara. Diorama berada di museum, yang terletak di sisi barat lapangan upacara.

Upacara yang dihadiri pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Agung Laksono, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginandjar Kartasasmita, dan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid itu berlangsung khidmat. Dalam upacara itu Presiden tidak memberikan amanat. Namun, Ketua DPR, mewakili rakyat Indonesia, menandatangani deklarasi kesetiaan kepada Pancasila.

Ancaman ideologi

Seusai upacara, Hidayat mengingatkan, ancaman terhadap Pancasila sebagai ideologi masih nyata. Oleh karena itu, peringatan saja tak mencukupi. “Laksanakan Pancasila secara jujur. Jangan hanya diperingati atau dipolemikkan sebagai asas,” ujarnya lagi.

Hidayat menyebutkan, upaya menghidupkan komunisme dan separatisme adalah lawan Pancasila. Ancaman dari kelompok Islam ada juga, tetapi tidak secara khusus seperti tampak dalam terorisme. “Mayoritas bangsa Indonesia, di dalamnya umat Islam, sudah sepakat. Sudahlah, ini negara kesatuan kita yang di dalamnya ada Pancasila,” ujarnya.

Setelah upacara, Presiden meninggalkan lapangan upacara. Seperti tiga peringatan sebelumnya, ia berhenti di depan paduan suara, mendengarkan persembahan lagu, dan mengucapkan selamat dan terima kasih. Sebelum pulang, ia bertemu anggota keluarga beberapa Pahlawan Revolusi.

Jangan gunakan kekerasan

Dalam diskusi “Refleksi Atas Tragedi 30 September 1965”, Senin di Jakarta, Ketua Umum Majelis Dakwah Islamiyah KH Chalid Mawardi mengingatkan, perebutan kekuasaan dengan cara di luar demokrasi atau undang-undang tidak boleh terjadi. Ini menimbulkan konflik dan tindak kekerasan yang merugikan bangsa dan menodai nilai kemanusiaan.

Pendiri Centre for Strategic and International Studies Harry Tjan Silalahi juga menegaskan, pentingnya terus membangkitkan kebencian kepada Partai Komunis Indonesia sebagai pelaku pemberontakan 1965. (INU/MZW) Kompas

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: