Aksi Massa dan Perilaku Koruptif

Cerita seputar aksi main hakim sendiri di tengah masyarakat bukan hal baru. Bukan hal aneh ketika massa yang mengatasnamakan organisasi agama hingga sekelompok tertentu di berbagai sudut kota besar sampai pelosok melakukan aksi main hakim sendiri. Ironisnya, aparat penegak hukum seakan tak berdaya untuk meredam aksi main hakim sendiri yang berbuntut tindakan anarkis hingga menimbulkan kerugian materi dan jiwa.

Massa yang mengatasnamakan organisasi atau kelompok tertentu merasa punya hak menyelesaikan sendiri berbagai persoalan yang dinilai berseberangan dengan norma dan moralitas yang diyakini. Pendek kata, hukum ditegakkan menurut selera masyarakat. Mereka yang terlibat dalam aksi massa dan main hakim sendiri merasa memiliki argumentasi untuk membenarkan tindakannya, kendati dari segi hukum sesungguhnya mereka salah

Pada sisi lain kita juga melihat contoh-contoh kasus main hakim sendiri merupakan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Mengapa banyak orang yang memilih “bermain” dengan proses di luar alur penegakan hukum? Yang pasti kita semua prihatin dengan berbagai kejadian main hakim sendiri itu, terlebih di negara kita yang secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum, sebagaimana tertulis dalam konstitusi. Dalam negara hukum, sejatinya setiap pelanggaran harus diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku. Dan harus kita ingat setiap proses hukum memiliki cara-cara yang ketat dalam setiap penyelesaian atas sebuah pelanggaran.

Banyak berita kekerasan dan main hakim sendiri yang diberitakan harian ini. Peristiwa main hakim sendiri yang terbaru adalah seputar, aksi massa dari sebuah organisasi yang menggelar aksi sweeping yang berbuntut pengrusakan sebuah kafe dan penginapan di Jalan PWRI Desa Bojong, Depok hari Senin (1/10). Konon, aksi itu awalnya dimotivasi serta dibekali argumentasi untuk menertibkan lingkungan dari ancaman perbuatan maksiat. Kita semua tentu saja mendukung setiap aksi kritik untuk membasmi berbagai bentuk perbuatan maksiat. Mulai dari prostitusi, perjudian, kriminal yang bertameng hiburan hingga korupsi.

Tetapi, persoalannya, sekali lagi, dalam sebuah negara hukum, penyelesaian atas sebuah pelanggaran hukum tidak boleh diselesaikan dengan cara yang justru melanggar hukum. Setiap pelanggaran hukum harus diselesaikan menurut mekanisme hukum yang berlaku. Mekanisme hukum tentu sangat dibutuhkan untuk menjaga obyektivitas dan jangan sampai merugikan orang lain yang belum tentu terlibat dalam pelanggaran hukum itu. Hukum pada dasarnya diciptakan untuk menjaga ketertiban umum masyarakat. Yang bersalah harus dihukum! Tetapi, itu bukan berarti kita seenaknya menjalankan hukum sesuai selera kita.

Dalam memberantas berbagai bentuk kemaksiatan, hukum justru tidak boleh menghadirkan ketakutan dan kegelisahan masyarakat. Hukum sejatinya diciptakan untuk menciptakan adanya keharmonisan di tengah masyarakat. Cuma, kita memang sering merasa kecewa. Mengapa aparat keamanan negara ini sering tidak jeli dan gagal dalam melakukan fungsinya untuk mencegah aksi massa? Kegagalan aparat sering memicu kekesalan massa. Dan patut kita renungkan, bukankah aksi main hakim sendiri itu merupakan protes ekstrem terhadap hamba penegak hukum yang dinilai melempem? Sehingga masyarakat hilang kepercayaan kepada mekanisme penegakan hukum. Baik karena kesal oleh ulah oknum yang tidak mencerminkan dirinya sebagai hamba penegak hukum atau sebaliknya penegakan hukum sudah sangat birokratis dan berbelit lantaran terdistorsi oleh perilaku koruptif?

Sumber: Suara Pembaruan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: