Korban Lapindo Daftarkan Uji Materi Perpres 14/2007

Sebanyak 39 korban lumpur panas Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur, mengajukan gugatan uji materi terhadap Pasal 15 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) ke Mahkamah Agung (MA).

Warga yang mengajukan uji materi ini belum memperoleh ganti rugi sepeser pun. Sebagian besar dari mereka adalah warga Renokenongo, yang wilayahnya tidak terkena dampak langsung Lumpur, tetapi ikut merasakan akibatnya.

Pendaftaran gugatan uji materi Perpres itu dilakukan di Kasubdit Umum Tata Usaha Negara MA, Jakarta, Selasa (25/9). Pihak warga atau korban Lapindo diwakili pengacara dari YLBHI, Taufik Basari. Seusai mendaftar, kepada wartawan, Taufik mengatakan Perpres tersebut bertentangan dengan UU Pokok Agraria (PA). Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo telah mengubah konsep ganti rugi menjadi jual beli. “Pembayaran telah direduksi hanya menjadi tanah dan bangunan. Tidak ada ganti rugi,” ujarnya.

Pelanggaran lainnya, lanjut dia, adalah pihak Lapindo Brantas bisa memperoleh tanah. Padahal, dalam UU PA, perusahaan profit, seperti Lapindo Inc, tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah. Dalam UU PA, yang boleh mempunyai hak milik atas tanah, antara lain koperasi dan lembaga keagamaan. Sedangkan badan hukum, seperti Lapindo, tidak termasuk. Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah telah berlaku tidak adil pada korban dengan mengeluarkan Perpres tersebut. Pemerintah yang seharusnya melindungi masyarakat, justru menghadapkan langsung warga dengan perusahaan Lapindo.

Terkait waktu sidang uji materi, Taufik mengharapkan MA bisa memproses secepatnya. Sebab makin lama diputus, maka semakin besar ketidakpastian hukum di lapangan.

Dipanggil DPR

Sementara itu, manajemen PT Lapindo Brantas mengaku telah menyiapkan lahan 400 hektare untuk relokasi warga korban lumpur Sidoarjo. Hal itu dipaparkan Imam Sutanto, Direktur Lapindo Brantas saat rapat dengar pendapat dengan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo di DPR, Selasa (25/9) sore.

“Diam-diam PT Minarak Lapindo Jaya sudah menyiapkan 400 hektare lahan permukiman warga. Maret 2008, lokasinya sudah siap dan letaknya tidak jauh dari Surabaya. Kenapa diam-diam, karena dikhawatirkan ada spekulan yang mengambil kesempatan. Pendanaannya dari Minarak Labuhan dan Minarak Lapindo Jaya,” ujar Imam.

Saat rapat, sejumlah anggota tim DPR menanyakan bagaimana penyelesaian pembayaran 80 persen tanah/rumah bagi korban lumpur panas. Menurut Imam, sesuai Pepres akan dibayar sebelum kontrak masa dua tahun habis. Menyangkut masalah sosial, Lapindo sangat konsen untuk penyelesaiannya.

Ario Wijanarko dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) sempat menginterupsi paparan Lapindo dari sisi geologi.

“Masalah geologi tidak perlu oleh Lapindo karena akan subjektif dan akan dicari alasan pembenaran bahwa ini mud volcano. Kita seharusnya fokus pada masalah sosial dan bukan geologi,” tandasnya.

Sementara, menyangkut area relokasi yang disiapkan, Ario menyatakan harus ada penjelasan lokasi persisnya dimana dan hal ini perlu disosialisasikan pada rakyat. Apakah mereka mau atau tidak.

Alvin Lie (FPAN) mengharapkan persoalan Sidoarjo tidak terulang lagi dan juga tidak menimpa daerah lainnya. Sementara itu, tim pengawas DPR akan melakukan kunjungan lapangan ke Sidoarjo, Jumat-Minggu (28-30/9) dan dijadwalkan bertemu antara lain Badan Pelaksana BPLS dan Bupati. [M-17/L-8]

Sumber: Surat Kabar Harian Suara Pembaruan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: