Tak Sentuh Sektor Pertanian

Meski paket terbaru yang digulirkan berjudul kebijakan percepatan pengembangan sektor riil, tapi program untuk sektor keuangan justru mendominasi. Sektor pertanian yang menjadi basis sektor riil, justru sama sekali tak tersentuh. Berikut petikan wawancara dengan ekonom UGM Resvrisond Baswir.

Sektor pertanian yang banyak terdapat tenaga kerja justru tidak masuk dalam paket terbaru. Pendapat Anda?
Kalau konsisten dengan visi misi presiden, sejak awal mestinya prioritasnya adalah sektor pertanian. Lebih-lebih dalam perkembangan perjalanan, kita lihat masalah pertanian banyak. Ada masalah pangan, minyak goreng, dan lainnya. Ini kan aneh, bikin pengembangan sektor riil, sektor pertanian malah di-delete. Kalau ditanya ke depan, sangat perlu ada paket kebijakan untuk pengembangan sektor pertanian. Tapi jangan kemudian yang dicantumkan adalah program Departemen Pertanian yang rutin, kalau itu kacau lagi.

Kan sudah ada program revitalisasi pertanian, perikanan, dan perkebunan?
Ya, itu yang harus dirumuskan bagaimana jadi suatu terobosan dan bagaimana kontribusi fiskal dan perbankan melakukan itu. Termasuk, infrastruktur pertanian. Saya kira harus lebih spesifik apa yang dilakukan dalam rangka merevitalisasi sektor pertanian.

Masalah terbesarnya apa?
Sekarang ini di sektor pangan. Ancaman produk impor, kenapa kita masih terus menerus mengatasi kelangkaan pangan dengan impor, itu terkait dengan peran Bulog di mana. Ada persoalan pada disinsentif sektor pertanian untuk berproduksi. Jadi, nanti bicara soal insentif harga, supaya petani bisa lebih produktif, lalu kita tidak bergantung kepada impor. Lalu ke sektor perkebunan, masalahnya masih tetap. Ada gap yang besar antara perkebunan rakyat dengan perkebunanan besar. Seperti PTPN, itu punya masalah sendiri, apakah kelangkaan pupuk, korupsi, pertanahan, dan seterusnya. Sementera pertanian rakyat ketinggalan. Saya kira itu harus dipilah-pilah, secara lebih detail, sektor per sektor, dan wilayah per wilayah.

Untuk sektor keuangan, intermediasinya kan belum jalan. Apakah diatasi dengan keluarnya paket ini?
Kalau bicara tentang intermediasi, berarti bicaranya bukan di Depkeu. Intermediasi bicara soal peran bank, bagaimana BI lebih mendorong bank aktif dalam menyalurkan kredit.

Kaitannya dengan bank BUMN atau lembaga penjamin kredit?
Tentu kalau dikaitkan semua bisa terkait. Tapi persoalannya adalah kita bicara UKM. Apakah UKM sudah dipetakan atau belum, mana yang mikro, mana yang kecil, mana yang menengah, mana yang mau didorong untuk bisa mempunyai akses ke bank. Yang mikro apa bisa berurusan dengan lembaga penjamin? Tidak nyambung. Yang mikro itu masalahnya sudah lain sekali. Untuk mikro, misalnya kepastian usaha di kaki lima, itu paling penting. Tapi kalau perda katakan kaki lima tidak boleh, itu sampai kapan tidak jadi selesai, akan diuber, digusur. Kalau mau bicara soal fasilitas kredit yang mikro yang banyak tersebar, mungkin perannya harus lebih banyak pemda. Tidak perlu Depkeu atau pusat, karena mikro bukan di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. (sof)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: