Pemerintah Perlu Memeras Otak

Kasus dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto belum usai, meskipun Kejaksaan Agung di era Abdul Rahman Saleh sudah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3). Adapun dasar dikeluarkan SKP3 lantaran Soeharto dinyatakan mengalami kerusakan otak permanen.

Boleh dikatakan upaya menyelesaikan kasus dugaan korupsi Soeharto yang bergulir sejak tahun 1998 belum menghasilkan apa-apa. Di mata hukum, itu berarti Soeharto belum pernah diperiksa oleh pengadilan pidana. Penyakit kerusakan otak menjadi batu sandungan dalam upaya menghadapkan Soeharto ke muka persidangan pidana. Polemik soal bisa tidaknya Soeharto diadili ternyata tidak bisa dijawab tuntas melalui jalur hukum pidana.

Akankah kerusakan otak yang dialami Soeharto itu menjadi “kunci gembok”, sehingga pintu persidangan selalu tertutup baginya? Tidak juga! Ketika Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menerbitkan SKP3, sempat menyatakan kasusnya bisa saja dibuka kembali jika Soeharto sembuh. Tapi, kapan Soeharto sembuh, sangat sulit dipastikan.

Kemauan menyelesaikan melalui jalur politik pun sepertinya mengalami tarik-ulur. Dari situasi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa belum ada kesamaan persepsi dari penyelenggara negara dalam memandang kasus yang melibatkan mantan penguasa Orde Baru itu. Lantas, apakah kasus dugaan korupsi Soeharto itu akan menggantung selamanya tanpa finalisasi yang jelas?

Kita berharap tentu saja tidak! Rasa keadilan rakyat harus terjawab dan status mantan Presiden Soeharto di mata hukum pun harus jelas. Yang pasti bukan berarti rakyat di negeri ini ingin menjerat Soeharto tanpa melalui proses hukum. Soeharto harus mendapatkan keadilan bagi dirinya dan keluarganya.

Semenjak diterbitkan SKP3, maka kebuntuan menyelesaikan kasus dugaan korupsi Soeharto di jalur pidana pun dijawab dengan pembentukan pengacara negara oleh Kejaksaan Agung. Ada pun tugasnya melayangkan gugatan perdata untuk menarik aset-aset yang dimiliki Soeharto guna dikembalikan kepada negara. Tapi perlu dicatat, upaya gugatan perdata yang kini sedang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, sesungguhnya sudah sejak awal menuai polemik masyarakat. Banyak dalil yang mengemuka soal kelemahan jalur perdata yang ditempuh. Intinya sulit, jika proses hukum tetap dilangsungkan jika Soeharto belum sembuh.

Tetapi, seiring dengan itu, nama mantan Presiden Soeharto kembali mencuat berkaitan dengan laporan PBB dan Bank Dunia pada 17 September 2007 di New York yang kembali merilis daftar nama koruptor dari Transparency Internasional (TI) tahun 2004. Dalam daftar itu mantan Presiden Soeharto berada di urutan pertama dengan dugaan korupsi senilai US$ 15-35 miliar.

Dilansirnya daftar ini berkaitan prakarsa yang digalang PBB dan Bank Dunia untuk mengefektifkan kerjasama pengembalian kekayaan negara yang dicuri (Stolen Asset Recovery/StAR). Tetapi, belum prakarsa ini efektif berjalan, sudah banyak komentar pesimistis. Mungkinkah prakarsa StAR bisa diimplementasikan? Padahal di tingkat dalam negeri saja, institusi hukum kita hingga kini belum mampu membuktikan dugaan korupsi atas Soeharto.

Lantas bagaimana di tingkat internasional? Begitu sederhanakah implementasinya? Kita patut merenungkan pendapat Prof Dr Romli Atmasasmita yang menyatakan, secara politis program StAR itu bagus, tapi secara legal akan banyak sekali hambatannya.

Itu artinya pemerintah masih harus memeras otak untuk penyelesaian kasus dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto atau memang kasusnya akan tetap menggantung tanpa pernah ada penyelesaian? Suara Pembaruan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: