Sudah Disepakati ET Dikhianati

Partai politik (parpol) yang ada di Indonesia saat ini harus dikatakan belum menjalani peran dan fungsinya dengan baik. Hampir tidak ada aspirasi rakyat yang tuntas diperjuangkan parpol. Peran parpol untuk memberikan pendidikan politik pun nyaris terkalahkan oleh politik kekuasaan. Parpol besar masih mempertahankan hegemoni dan tradisi lama, partai baru (partai kecil, Red) bertingkah seakan-akan menjadi alternatif atas kebuntuan komunikasi politik dengan rakyat.

Fakta tersebut menyiratkan apa gunanya sebuah partai politik jika tidak berperan optimal dalam proses demokratisasi. Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 menjadi fakta menarik ketika sebagian besar parpol hanya menjadikan suara pemilih sekadar melegitimasi kekuatannya. Selanjutnya mengolah kekuatan yang diperoleh itu demi kepentingan kelompok atau elite tertentu. Parpol pun tumbuh bagai jamur menjadi ladang nafkah baru. Asal ada stempel dan kop surat, jadilah sebuah parpol dengan klaim sejumlah cabang di seluruh di Indonesia di tengah mutu rasionalitas politik warga yang rendah akibat tingkat pendidikan yang belum memadai.

Indonesia pun hiruk-pikuk dengan multipartai yang ternyata menjadi ganjalan bagi kematangan kultur demokrasi dan perpolitikan. Multipartai yang dimaksud adalah jumlah partai yang terlalu banyak. Lumpuhnya reformasi yang sudah berjalan sembilan tahun, salah satunya disebabkan multipartai yang sangat longgar. Multipartai bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam konteks untuk mendorong kedewasaan dan kematangan demokrasi. Sudah cukup jika Pemilu 1999 dengan 48 parpol dan Pemilu 2004 dengan 24 parpol. Bahkan, Pemilu 1955 dengan ratusan parpol. Apalagi Indonesia menganut sistem presidensil, tetapi belakangan para politisi dan pemimpin bangsa bertindak jauh dari presidensil karena kompromi kepentingan partai. Pemerintahan “koalisi” menjadi lumpuh hanya untuk mengakomodir kepentingan parpol baru yang sebenarnya tidak membawa aspirasi rakyat.

Banyak jalan untuk mendorong penyederhanaan parpol sebagaimana negara-negara yang sudah maju yang tidak lagi disibukkan dengan distribusi kepentingan parpol. Salah satu caranya adalah ketentuan ambang batas suara dalam pemilu atau yang dikenal dengan electoral threshold (ET). Walaupun sejumlah pengamat politik mempertanyakan sistem ET di Indonesia masih tidak lazim untuk penyederhanaan parpol. Dalam UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum sudah ditentukan dengan jelas bahwa ET yang akan digunakan sebesar tiga persen, sedangkan Pemilu 2004 adalah dua persen. Namun, para elite partai seakan-akan terkejut dengan angka tiga persen tersebut dan buru-buru menyelinap masuk dalam paket RUU yang tengah dibahas DPR. Konsentrasi pembahasan pun seakan-akan terpusat pada ET dan bukan penyempurnaan atas hal-hal dalam substansi pemilu. Perdebatan pun berkisar apakah dua persen, tiga persen atau lima persen. Partai besar masih arogan dengan angka ET yang tinggi sehingga dinilai antidemokrasi, tetapi partai baru gigih mempertahankan ET yang kecil atas nama partisipasi rakyat.

Niat menyederhanakan parpol untuk mendukung sistem pemerintahan presidensil ternyata masih sangat jauh. Jika UU Pemilu yang dihasilkan nanti dengan ET yang rendah maka pemerintah Indonesia dalam lima tahun ke depan harus siap dengan “koalisi” kepentingan seperti sekarang berjalan. Apa- lagi jika ditambah dengan seorang presiden yang tidak tegas, maka lengkaplah sudah pesta berbagi kekuasaan tetapi minim perhatian kepada masyarakat. Rakyat pun menjadi jenuh dan apolitis, parpol terus berjaya dalam ketidakpahaman masyarakat tersebut.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: