Pangan Kurang pada Korban Gempa

Ribuan pengungsi korban gempa bumi di Bengkulu dan Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (15/9) mulai kekurangan bahan pangan dan air bersih. Para korban umumnya belum mendapat suplai bantuan makanan dari pemerintah sejak gempa bumi berkekuatan 7,9 skala richter (SR) mengguncang wilayah Bengkulu, Sumbar, dan Jambi, Rabu (12/9) lalu. Padahal, bantuan bahan pangan dari berbagai pihak yang masuk ke Satkorlak Provinsi Bengkulu cukup banyak dan dibiarkan menumpuk di gudang yang ada di samping Kantor Gubernur Bengkulu.

Ironisnya, di saat masyarakat korban gempa kekurangan pangan, pemerintah justru mengklaim sanggup mengatasi dampak dari gempa, sehingga menolak tawaran bantuan asing. Kesanggupan pemerintah tersebut ditegaskan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, seusai salat Jumat bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Jumat (14/9).

Wapres menegaskan, tidak setiap bencana harus meminta bantuan asing, terutama kalau pemerintah pusat dan daerah masih sanggup. “Masa bencana yang ukurannya seperti itu minta bantuan dari luar, nanti negeri ini jadi negeri yang minta sumbangan melulu,” katanya.

Soal adanya tawaran dan sumbangan, pemerintah tetap terbuka, namun tidak perlu dinyatakan bahwa pemerintah memerlukan bantuan. Hal itu dengan pertimbangan pemerintah sanggup dan mekanisme bantuan sama dengan gempa di Yogyakarta. “Pemerintah akan memberikan bantuan berupa perbaikan rumah, sesuai kerusakan,” tegas Wapres.

Terkait hal itu, Departemen Pekerjaan Umum menyediakan anggaran hingga Rp 30 miliar untuk merehabilitasi kerusakan infrastruktur.

Kesulitan Kendaraan

Sementara itu, pengamatan SP di Bengkulu memperlihatkan, tiga hari pascagempa stok bahan pangan yang dimiliki warga menipis dan mereka mengeluhkan lambannya bantuan.

Warga Kelurahan Lempuing, Kota Bengkulu, misalnya, mengaku belum mendapat bantuan bahan pangan. “Sejak terjadi gempa sampai sekarang kami belum mendapat bantuan apa- apa dari Pemerintah Bengkulu,” ujar Waryono, warga setempat

Kekurangan bahan pangan juga dialami korban gempa di Kabupaten Bengkulu Utara dan Muko-Muko, yang merupakan wilayah di Provinsi Bengkulu yang menderita kerusakan paling parah. “Baru sebagian kecil masyarakat di Muko-Muko yang mendapat bantuan bahan pangan dari satlak setempat. Padahal stok pangan di tangan korban sudah menipis, bahkan ada yang tidak memiliki stok pangan,” ujar Iskameri, warga Muko-Muko.

Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Provinsi Bengkulu, Husni Hasanuddin yang dikonfirmasi Sabtu pagi tidak membantah hal tersebut. Sebab, Satkorlak Pemprov Bengkulu kesulitan mendapatkan kendaraan untuk mengangkut bantuan ke lokasi bencana.

Freddy Sutrisno, dari Global Rescue Network, di Bengkulu, Sabtu pagi menuturkan, sekitar 70 persen korban gempa di Bengkulu belum mendapat bantuan bahan pangan, tenda, dan barang kebutuhan lainnya. Hal ini akibat wilayah gempa tersebar di ratusan desa di beberapa kabupaten. Dia menyebutkan, warga korban gempa di sekitar Kecamatan Ketahun yang berada di jalan poros Bengkulu-Padang, hingga Jumat petang belum menerima bantuan sama sekali. “Untuk menyalurkan bantuan, Satkorlak Pemprov Bengkulu harus menyediakan sedikitnya 150 truk,” ujarnya.

Mentawai Mengkhawatirkan

Kondisi serupa dialami korban gempa di Sumbar, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di Silaut I-VI, Kecamatan Lunang Silaut, Pessel, warga terpaksa makan ubi dan minum air hujan, karena belum mendapat bantuan bahan pangan sejak terjadi gempa.

“Sampai hari ini kami belum mendapatkan bantuan sedikit pun. Persediaan makanan kami telah habis. Bahkan sejak Kamis (13/9), warga di sini terpaksa makan pisang, ubi kayu, dan talas,” kata Wawan, warga di Silaut I.

Kepala Bagian Humas Kabupaten Kepulauan Mentawai, Adi Dharma, Sabtu pagi menggambarkan Mentawai seperti kota mati. Ribuan warga mengungsi di dataran tinggi untuk menghindari terjadinya tsunami. “Masyarakat kesulitan mendapatkan sembako. Pasar-pasar tutup karena memang tidak ada sembako yang bisa dijual,” ungkapnya.

Saat ini stok sembako yang tersedia hanya di Kecamatan Tuapejat, yakni 1 ton beras, 12 tenda, dan beberapa dus mi instan. Rusaknya dermaga di masing-masing kecamatan menyebabkan bantuan tidak bisa disalurkan.

Pemkab Mentawai sudah meminta beras ke Bulog sebanyak 25 ton, yang nantinya akan dibagi 5 ton untuk setiap kecamatan.

“Saat ini memang sudah ada stok bantuan dari Depsos. Tapi karena tidak ada transportasi, dengan apa kita bawa? Dermaga rusak, bandara tidak boleh digunakan, kapal-kapal juga belum berani melaut,” katanya.

Menurut Adi, pihaknya sudah meminta kepada Gubernur Sumbar agar disediakan helikopter untuk mengangkut bantuan. Jika bantuan tidak segera dikirim, dia khawatir akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit.

Dedi, warga Mentawai yang mengungsi di Tuapejat menuturkan, kondisi daerahnya masih mencekam. Rumah banyak yang ambruk dan jalan ambles sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.

“Di Tuapejat gempa susulan terus terjadi, dan lampu masih padam. Masyarakat sekitar pesisir pantai mengungsi ke daerah ketinggian,” katanya.

Di Kepulauan Mentawai, tercatat lebih dari 5.000 rumah warga rusak berat dan tidak dapat dihuni lagi. Pemkab setempat menaksir, kerugian sementara akibat gempa mencapai Rp 91 miliar.

Terkait hal tersebut, Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi telah menegur Bupati Kepulauan Mentawai yang tidak berada di tempat saat gempa terjadi maupun pascagempa. Untuk itu, bupati diperintahkan mengirim bantuan bahan pangan melalui jalur laut, pada Sabtu.

[BO/A-17/143/Y-3/L-10] Suara Pembaruan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: