Keunggulan Yang Pernah Jadi Presiden

Salah satu keuntungan PDI-P mencalonkan Bu Mega sebagai calon presiden adalah tersedianya waktu yang cukup. Parpol, capres, dan rakyat punya sekitar 21 bulan untuk ancang-ancang sebelum mencoblos pada Juli 2009.

Waktu 21 bulan lebih dari cukup untuk menyiapkan pengorganisasian kampanye. Rakyat makin leluasa menentukan pilihannya, apalagi sudah tahu kualitas Bu Mega.

Demokrasi tak menunggu siapa pun. Ia bisa dan harus dipraktikkan di sini dan saat ini juga. Tak ada istilah “demokrasi butuh waktu” atau “rakyat belum siap berdemokrasi”.

Ada dua soal yang kait-mengait dan menarik dipahami setelah Bu Mega mencalonkan diri.

Soal pertama, rakyat bosan dengan mereka yang pernah jadi presiden sejak 1998 karena dianggap gagal. Selain Bu Mega, ada Pak Habibie, Gus Dur, dan Pak Bambang.

Sukar menilai Pak Habibie karena ia hanya meneruskan tugas Pak Harto sambil mengemban amanat reformasi. Ia berhak mengklaim sebagai orang yang, misalnya, memulai kebebasan pers. Namun, ia tak punya pilihan karena kebebasan pers amanat reformasi yang tak bisa ditunda lagi.

Gus Dur disebut berhasil mendemistifikasi kekuasaan istana yang terbiasa “sok suci”. Sampai kini pun ia berperan mengoreksi kalangan yang antidemokrasi.

Bu Mega dinilai berhasil memperbaiki berbagai indikator ekonomi sebagai prasyarat terciptanya stabilitas politik. Ia berharap bisa “mendulang emas” dari cerita sukses ini tahun 2009.

Pak Bambang terpilih karena berhasil membuat rakyat berharap terhadap janji-janji perubahan yang ia tawarkan.

Soal kedua, keempat presiden itu dianggap gagal karena tak sanggup menyamai prestasi Pak Harto. Muncullah fenomena “hidup lebih enak pada zaman Pak Harto”.

Padahal, ini sekadar political escapism. Kerinduan terhadap Pak Harto hanya terucap di bibir berhubung hidup susah melulu walau hati kecil bilang enggak mau balik ke zaman dulu.

Saya tak menyalahkan komentar di media nasional tentang rasa bosan terhadap L4 (lu lagi, lu lagi) itu. Namun, apa iya pandangan itu mencerminkan aspirasi rakyat?

Ada pendapat yang mengatakan bangsa ini mengalami krisis pemimpin. Parpol, ormas, pemerintah, legislatif, dan berbagai institusi lain memiliki pola perekrutan untuk menjaring calon pemimpin. Masalahnya, mereka menghasilkan pemimpin yang tak punya kepemimpinan. Mereka hanya memproduksi ketua, bakal calon, jenderal, doktor, birokrat, atau profesional.

Mereka mampu menjalani tugas sesuai keahlian. Jika ada yang menggerakkan, mereka langsung bekerja dan negara ini bisa sembuh dari penyakit kronisnya.

Padahal yang dibutuhkan adalah a real leader, seorang (ya, cukup satu orang saja) pemimpin sejati. Dialah yang cocok memimpin bangsa ini sebagai presiden periode 2009-2014.

Sulitkah menemukan dia? Tak ada pekerjaan yang gampang, tetapi kalau mau, selalu ada jalan keluar dari setiap masalah.

Dan, ini yang penting, syarat-syarat jadi pemimpin tidaklah susah. Anda tanya anak SD, ia pasti akan dengan lancar menjawabnya.

Sebenarnya semua orang bosan mendengar syarat itu karena isinya mengulang-ulang saja. Misalnya, salah satu syarat pemimpin adalah harus jadi panutan.

Ia mesti jujur pada diri sendiri dan orang lain, tak menyalahgunakan kekuasaan, bebas korupsi, tak merasa di atas hukum, dan seterusnya. Anda pasti merasa semua ini gombal, tetapi itulah kenyataannya.

Saya masih yakin bangsa ini mencintai pemimpin yang memberikan teladan. Alhasil, tugas sang pemimpin akan lebih mudah.

Namun, kepemimpinan itulah yang justru absen. Contohnya, para pemangku jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tak memiliki kepekaan sosial di tengah kesulitan hidup masyarakat.

Eksekutif menaikkan tarif tol, legislatif sibuk dengan desain Gedung DPR Rp 40 miliar, dan tunjangan bulanan Ketua MA dinaikkan sampai Rp 50 juta. Delegitimasi terjadi karena semua urusan di republik ini ternyata “UUD” (ujung-ujungnya duit).

Ibarat anak balita, suhu politik sudah kelewat tinggi dan membuat negara ini stép. Ngeri membayangkan apa yang akan terjadi kalau semua anomali ini saling tabrak saat mencapai klimaks dalam kampanye 2009.

Salah satu keuntungan Bu Mega dicalonkan dini, ia jadi katup pelepas frustrasi sosial secara rasional dan bertahap. Lebih cepat Golkar, PKB, atau PPP mengumumkan capres akan lebih baik karena massa mereka sudah dewasa dan rasional.

Pengumuman dini capres juga berpotensi mengurangi kemungkinan mobilisasi (persuasi atau intimidasi) terhadap pemilih di pedesaan. Ia mujarab mengobati kekecewaan kaum golput yang jumlahnya signifikan saat Pemilihan Gubernur DKI.

Namun, politik di sini justru sering ditentukan oleh “faktor x”. Ia bilangan yang sukar dijawab kayak rumus matematika, kurang masuk akal seperti cabang olahraga x-treme, dan misterius bagai serial The X Files.

Apalagi rakyat merasa lebih pintar dibandingkan dengan pakar-pakar doktor pintar atau dukun-dukun yang diyakini para politisi sebagai golongan yang paling pintar. Bahkan, rumah, mobil, dan motor zaman kini sudah pintar.

Percuma mereka-reka siapa presiden yang menang karena menang di republik ini belum berarti mampu dan kalah hanya bermakna kurang suara. Lagi pula selama sepuluh tahun terakhir bangsa ini telah terbiasa kecewa. (Kompas)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: