Konvensi Perlindungan Wanita

Kurang, Implementasi Konvensi CEDAW

Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) merupakan tanggung jawab bersama warga negara Indonesia. Apalagi, konvensi itu telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Syamsiah Ahmad, anggota Komisi Nasional Perempuan dalam seminar “Implementasi Konvensi CEDAW di Indonesia” yang diselenggarakan oleh CEDAW Working Group Initiatives (CWGI), Canadian International Development Agency (CIDA), dan UNIFEM di Jakarta, Rabu (12/9).

“Jika kita cermati, jelas bahwa catatan penutup (Concluding Comments) dari Komite CEDAW selalu menggunakan istilah ‘The State Party’ sebagai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan Konvensi CEDAW. Jadi, negara pihak dari Konvensi CEDAW, dalam hal ini Indonesia, secara keseluruhan bertanggung jawab atas pelaksanaan konvensi ini,” kata Syamsiah, yang juga mantan anggota Komite CEDAW.

Pelaksanaan Konvensi CEDAW, kata dia, bukan hanya tanggung jawab badan-badan pemerintahan negara, tetapi juga organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi-organisasi profesi. Semua warga Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Konvensi CEDAW diimplementasikan dan manfaatnya dinikmati oleh seluruh rakyat, terutama kaum perempuan.

Ia mengatakan harus ada komitmen serius pemerintah untuk menindaklanjuti Concluding Comments dari Komite CEDAW, yang menunjukkan bahwa Konvensi CEDAW belum terimplementasi secara baik di Indonesia.

Syamsiah beranggapan penyusunan rencana kerja nasional, daerah, dan sektoral bukan satu-satunya hal penting di dalam pelaksanaan Konvensi CEDAW. Hal lain yang juga penting adalah pengawasan dan evaluasi keberhasilan, termasuk soal penyusunan Laporan Periodik Indonesia ke-6 (yang seharusnya disampaikan kepada Komite CEDAW pada Oktober 2005) serta ke-7 (Oktober 2009) untuk disampaikan kepada Komite CEDAW akhir 2009.

Pada 27 Juli 2007, pemerintah Indonesia telah menyampaikan laporan periodik ke-4 dan ke-5 dalam Sesi Sidang Komite CEDAW ke-39 di Markas PBB, New York. Rena Herdiyani, Koordinator CWGI, yang ikut hadir dalam sidang itu, menyatakan belum terimplementasinya Konvensi CEDAW di Indonesia secara optimal banyak disoroti oleh peserta sidang.

Oleh sebab itu, PBB menerbitkan Concluding Comments tentang rekomendasi-rekomendasi terkait pelaksanaan pasal-pasal dalam Konvensi CEDAW yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia ke depan.

Berjalan Lamban

“Setelah 23 tahun diratifikasi, implementasi Konvensi CEDAW di Indonesia masih berjalan lamban. Konvensi CEDAW hanya bagus di atas kertas, tetapi belum dilaksanakan secara maksimal oleh negara,” kata Rena.

Ia berpendapat, kesetaraan gender masih belum secara nyata terwujud dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan, Konvensi CEDAW belum dipahami secara mendalam oleh masyarakat, yang hingga kini masih menganggap konvensi tersebut sebagai produk hukum barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

Ia mengakui, sejumlah UU telah disahkan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan gender sekaligus menetapkan kebijakan pengarusutamaan gender di semua tingkatan sesuai Inpres Nomor 9 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Tetapi, penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut masih lemah.

Sejumlah kelemahan di dalam pelaksanaan Konvensi CEDAW antara lain terlihat dari dikeluarkannya beberapa UU dan Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan. Contohnya, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang melanggengkan pembakuan peran gender yang tidak adil di dalam keluarga dan masyarakat, serta menghambat kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Rena berpendapat, kebijakan-kebijakan yang masih diskriminatif muncul akibat belum terintegrasinya Konvensi CEDAW ke dalam sistem hukum Indonesia. Konvensi CEDAW juga belum dijadikan acuan dalam pembuatan setiap kebijakan, UU, dan program baik di tingkat pusat maupun daerah. [E-9/SP/Elly Burhaini Faizal]

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: