Kontrol Jalur Distribusi Sembako

“Kalian harus jeli melihat kenyataan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok di lapangan!” kata rakyat, “Kalian tidak boleh sekadar menerima laporan dari bawahan saja, termasuk laporan di atas kertas sebagai laporan resmi yang kebenarannya bisa dipertanyakan!!”

“Sungguh menyedihkan.. harga kebutuhan pokok rata-rata naik mencapai 40 persen hanya gara-gara akibat sistem distribusi dan perdagangan tidak beres.

Karena itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) Natsir Mansyur mengatakan, pemerintah juga harus memperbaiki sistem distribusi dan perdagangan. Dengan demikian, lonjakan harga kebutuhan pokok tidak terus berulang setiap menjelang hari besar seperti Ramadhan atau Lebaran.

“Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok secara signifikan menjelang Ramadhan atau hari besar lain, yang selalu berulang setiap tahun, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah,” kata Natsir, di Jakarta, Kamis.

Menurut Natsir, kebijakan pemerintah, khususnya Menteri Perdagangan, dalam mengatasi gejolak harga selalu bersifat parsial dan ad hoc, yaitu operasi pasar (OP). “OP bukan mekanisme distribusi dan perdagangan yang baik. OP sekadar menunjukkan adanya sesuatu yang tidak benar dalam sistem perdagangan dan distribusi yang harus segera diperbaiki,” ujarnya.

Menurut Natsir, karena sudah rutin, Depperdag seharusnya mengantisipasi lonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan. Apalagi Depperdag terus memantau pasar dan karena itu pasti tahu terjadinya lonjakan permintaan menjelang Ramadhan dan Lebaran.

“Kenaikan harga kebutuhan pokok ini hanya mengikuti hukum ekonomi. Kalau permintaan meningkat dan pasokan kurang, harga-harga otomatis naik. Tugas pemerintah adalah mempersiapkan kelancaran pasokan dan distribusi agar di tingkat pengecer barang selalu tersedia,” ujar Natsir.

Lebih jauh Natsir mengatakan, kenaikan harga yang wajar adalah apabila harga bahan baku dan biaya produksi melonjak 5-10 persen.

Kalau di atas itu, berarti sistem perdagangan dan distribusi tidak beres. Natsir mencontohkan kenaikan harga gula dari Rp 6.500 menjadi Rp 7.200 per kilogram adalah akibat sumbatan distribusi dari D1 (distributor besar) ke D3 (pedagang kecil dan pengecer).

“Kenaikan harga gula yang cukup tinggi, bahkan di luar Jawa mencapai sekitar Rp 9.000 per kilogram, adalah akibat minimnya pasokan ke tingkat pengecer dari D3 dan D2 (pedagang menengah),” tuturnya.

Sedangkan kenaikan harga terigu terjadi karena harga gandum dunia melonjak, sementara produsen terigu nasional–sebagian besar lebih dari 80 persen–mengandalkan bahan baku gandum dari luar negeri. Dan lonjakan harga minyak goreng, Natsir menilai, penanganan pemerintah hingga saat ini lebih banyak menggunakan manajemen panik. “Intinya, pengelolaan perdagangan dan distribusi barang harus dilakukan secara cerdas oleh Menperdag. Kan bisa dilihat kapan barang itu diproduksi dan dibutuhkan lebih besar sehingga bisa disiapkan distribusi yang baik. Jadi jangan lonjakan harga menjadi ritual tahunan,” katanya.

Di lain pihak, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Djoko Purwongemboro mengatakan, pemerintah seharusnya melakukan langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan sembako masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus bisa mengarahkan para produsen, distributor, dan pengecer untuk selalu mematuhi seluruh petunjuk untuk meredam gejolak harga.

Menurut Djoko, seharusnya masyarakat tidak perlu mengalami lonjakan harga dan kekurangan bahan pokok. Ini karena pemerintah hingga saat ini belum bisa mengantisipasi gejolak spekulan. Saat ini banyaknya spekulan yang bermain di balik meningkatnya harga kebutuhan pokok menjelang bulan puasa. “Para spekulan yang sebagian besar broker itu sesungguhnya orang-orang yang juga bergerak di bidang perdagangan. Malah biasanya mereka berlindung di balik asosiasi,” kata Djoko.

Wanita itu, Menperdag Mari Elka Pangestu berkata, “Harga bahan pokok di tingkat eceran di beberapa pasar tradisional, khususnya di Surabaya, pada awal bulan Ramadhan masih relatif stabil dibanding daerah lain, “Jika dibanding daerah lain seperti DKI Jakarta, Medan, dan Bandung, di Surabaya termasuk daerah dengan harga kebutuhan pokok yang relatif stabil,” kata Mari usai melakukan peninjauan ke pasar tradisional Wonokromo DTC Surabaya, Kamis.

Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, kata Menperdag, dalam waktu dekat pemerintah akan memberikan subsidi minyak goreng curah dengan harga lebih murah Rp 2.500 per liter dari harga sekarang. “Setiap keluarga akan mendapatkan satu kupon yang dapat ditukarkan 2 liter minyak goreng. Harga minyak goreng bersubsidi antara Rp 6.500-7.500 per liter,” katanya. (Andrian/Kartoyo/Suara Karya)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: