Kami Akan Terus Mengawal

Suasana di tempat itu terasa panas. Keringat para hadirin bercampur nenjadi satu bahkan asap rokok makin menyesakkan dada. Namun pembicaran masih terus berlangsung untuk suatu pencarian..

“Kami dari Komnas HAM akan terus mengawal perjuangan saudara-saudara untuk memperoleh hak saudara…,” katanya dengan mata melayang seluruh ruang yang dihadiri warga kolong tol yang tergusur.

“Ya Pak.. kami merasa terhibur meskipun pertemuan warga dengan pak wali kota gagal dilakukan di Komnas HAM ini,” kata seorang warga menggigit bibir, sedang dipikirannya berjentik kata, ‘Entah hiburan macam apa..’

Selasa (11/9) mestinya diadakan pertemuan yang batal itu, dan Komnas HAM pun berjanji akan berusaha mempertemukan mereka seminggu kemudian… pada Senin (17/9) mendatang.

Dengan berkerut wajah, wakil pimpinan Komnas HAM, mencoba mengungkapkan pembelaan dari bibirnya, “Kita dalam tahapan-tahapan mediasi dengan Wali Kota Jakarta Utara, diharapkan ditemukan titik terang mengenai penyelesaian penggusuran rumah di kolong tol.”
“Kami selaku mediator berharap warga kolong tol bersatu..,” ia terbata.., “Karena,.. menurut fakta di lapangan, ditemukan sejumlah upaya untuk memecah-belah kesatuan warga.”

Lelaki itu punya harapan, pembicaraan yang dilakukan bermanfaat tidak lagi terjadi kekerasan fisik dan nonfisik terjadi di lapangan, yang dalam kesadarannya ia tahu pasti kekerasan itu banyak terjadi saat para aparat melakukan operasi simpatik.

Ia yangmerasa dirinya aktivis dan bergabung dalam organisasi besar itu berencana mengirimkan surat kepada polisi, Polri dengan tembusan untuk lembaga kepolisian yang lebih rendah di sektor-sektor Jakarta Utara. “Hh.. agar mereka tidak menjadi oknum pelaku pelanggaran Hak Azasi Manusia!”

Dalam rancangannya ia dan lembaganya terus melakukan pendekatan selaku mediator. Namun, bila Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara tidak memenuhi, bahkan menanggapi tuntutan warga, maka akan dipikirkan kembali langkah-langkah yang dapat diambil selanjutnya. “Harapan kami, pelanggaran-pelanggaran HAM, seperti intimidasi, kekerasan fisik dan nonfisik, serta pelanggaran HAM lainnya, tidak terjadi lagi, seperti halnya saat penggusuran pada pekan lalu,” katanya.

“…, Eng….,” salah seorang perwakilan warga Papanggo, mengangkat tangan, “Apa langkah-langkah yang seharusnya dilakukan warga sesuai dengan harapan Komnas HAM..? … Di lapangan,.. pelanggaran berupa ancaman dan intimidasi kerap dilakukan oleh aparat di lapangan!!” katanya bernada marah.

Seorang wanitalain di salah satu pojok ruang itu menggut-manggut dengan mata berkaca-kaca.., ingat organisainya, Urban Poor Consortium (Konsorsium Warga Miskin Kota) telah mencatat berbagai kecurangan dan intimidasi yang terjadi saat pendataan dan penggusuran warga kolong tol.

Wanita itu merengut dan menundukkan kepala, “Bahkan.., saat warga mengisi formulir untuk uang kerohiman di Rawa Bebek Penjaringan, Jakarta Utara saja, mereka dipungut uang Rp 5.000 hingga Rp 10.000 per orang.. Keterlaluan!!” ia mendengus tidak sabar untuk angkat bicara merampungkan kekesalan itu dengan kata-kata.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: