Di kawasan hutan Dongi-Dongi di Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, bermukim seribu lebih keluarga. Kini mereka seperti harus makan buah simalakama, lantaran dari tahun ke tahun, ancaman relokasi menjadi momok mereka. Rusaknya kawasan taman nasional Lore Lindu dijadikan alasan relokasi. Tapi lsm lingkungan Walhi malah menentang relokasi. Apa alasannya? Kita simak laporan KBR68H

Suara serangga hutan

Semula Dongidongi adalah kawasan hutan industri dalam Taman Nasional Lore Lindu, di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dulu, hutan rapat tumbuh di kiri kanan jalan yang menghubungkan Palu, ibukota Sulawesi Tengah, dengan Poso. Tapi kini, pemandangan berubah. Tak ada lagi hutan rapat. Yang ada hanya kebun kakao, kopi, kemiri, jagung, serta pemukiman penduduk yang padat.

Suara serangga hutan

Rumah-rumah di kawasan Dongidongi masih beratap rumbia dan berdinding papan. Ukurannya tak terlampau besar, maksimal 5 x 9 meter saja. Di halaman rumah, tampak berbagai tanaman hias, seperti anggrek bulan, bunga terompet dan yang lainnya. Semua tumbuh subur. Di belakang rumah mengalir sungai kecil, yang dimanfaatkan warga untuk berbagai keperluan.

Suara air mengalir

Enam tahun lalu, warga empat desa Dongidongi dinyatakan pemukim liar, perambah liar hutan konservasi di kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Karena itulah, jangan harap akan dibangun fasilitas pemerintah di sana. Tapi ternyata di sana tetap ada rumah ibadah, sekolah, layanan kesehatan dan sumber penerangan. Semua dibangun sendiri.

Frans Rumpala, warga Dongidongi sekaligus Ketua Forum Petani Merdeka, organisasi petani lokal.

Frans Rumpala: “Sekalipun macam pemerintah tidak bangun kamipun pahamilah, seperti itu, kita bangun sendiri asalkan dokter mau datang ke sini, macam guru mau datang menjar anak-anak di sini. Cuma itu saja, kalau pemerintah tidak mau bangun macam puskesmas dan sekolah di sini.”

Karena warga yang tinggal di Dongidongi dianggap liar, mereka harus hengkang. Begitu keputusan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah khawatir, jika warga dibiarkan di sana terus, makin luas saja kawasan konservasi yang dibuka menjadi lahan pertanian dan permukiman. Ini jelas bakal mengancam kekayaan biosfer di Taman Nasional Lore Lindu ini.

Frans tegas menolak pindah.

Frans Rumpala: “Dari awal sampai sekarang tidak akan mau direlokasikan, sedangkan belum berhasil lalu tidak mau, apalagi sekarang sudah banyak penghasilan. Untuk mau direlokasikan warga Dongidongi tetap mati hidup masyarakat punya sikap yang ada sekarang.”

Mince, warga Dongi-dongi, juga ngotot tak mau pindah. Apalagi mereka merasa hidup kian membaik setelah tinggal di sana.

Mince Lobot: “Mati hidup kami tidak mau direlokasi, karena selama kami tinggal di Dongidongi dibandingkan dengan keberadaan kami di desa asal betul-betul lebih ada peningkatan kami rasakan setelah kami tinggal di Dongidongi ini. Sekalipun pemerintah tidak akui sama kita.”

Pemerintah tak kalah bersikukuh. Upaya relokasi pun sudah berulang kali dibicarakan oleh Balai Taman Nasional Lore Lindu dengan warga Dongidongi. Widagdo, Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu mengatakan, warga diminta pindah karena dianggap mengancam kelestarian taman nasional.

Widagdo: “Sementara ini kesepakatan kita ya menghendaki supaya itu kan namanya kawasan konservasi jadi tetap harus dilestarikan, fungsinya kita kembalikan sebagai kawasan yang harus kita lindungi bersama. Sehingga kita dari pihak departemen sudah komunikasilah dengan pemerintah daerah, yang intinya supaya masyarakat dipindah. Tapi dalam rangka cara-cara pemindahan yang wajar dan layak sehingga dicarikan tanah yang memadai untuk mereka bisa bertani di sana.”

Frans Rumpala membantah keras tudingan perambahan hutan. Kata dia, masyarakat Dongidongi punya aturan adat ketat dalam mengelola hutan. Tak boleh serampangan, hanya dua hektar lahan yang boleh dikelola. Kalau melanggar aturan, bisa kena denda.

Frans Rumpala: “Siapa yang melanggar aturan yang menebang di kemiringan atau melewati batas yang sudah ditentukan maka dia itu didenda, secara hukum adat. Dendanya siapa yang melanggar aturan adat itu menambah lagi perambahan dia di denda satu ekor sapi A.”

WALHI Sulawesi Tengah justru berpendapat bukan warga yang salah, tapi Taman Nasionallah yang tak punya batasan zona yang jelas. Zonasi dan batasannya terus berubah, polisi hutan pun tak mengawasi kawasan konservasi dengan baik. Yulianita dari Divisi Advokasi Walhi menjelaskan.

Yulianita: “Sebenarnya yang harus dikuatkan oleh Balai Taman Nasional adalah proses zonasi. Kami sendiri belum mendapati ada zonasi yang jelas bahwa ini zona inti, zona pemanfaatan dan zona studi. Nah itu yang tidak dijelas sampai hari ini dijelakan oleh Balai Taman Nasional. Jadi ketika tidak ada batas-batas itu masyarakat juga tidak boleh disalahkan ketika dia masuk ke wilayah rambahan yang menurut mereka itu adalah zona inti. Itu juga soal tapal batas yang di lapangan yang harus jelas. Masak setiap tahun tapal batasnya itu berpindah-pindah yang jelas-jelas di petanya ada apa yang dipeta tidak sesuai dengan yang dilapangan. Jadi mudah sekali menyalahkan masyarakat.”

Karena itulah, WALHI Sulawesi Tengah setia berada di belakang warga untuk tetap bertahan di kawasan Dongidongi, di dalam Taman Nasional Lore Lindu.

Yulianita: “Walhi tetap pada posisi masyarakat seperti mereka menolak untuk direlokasi, untuk ketiga kalinya ya.Tapi misalnya akan membangun komitmen baru dengan masyarakat kalau mereka tidak mau direlokasi sebaiknya mereka berkomitmen terhadap menjaga hutan itu. Jangan terpolarisasi dengan pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan mereka. Terus kalau pemerintah tetap ngotot untuk relokasi apa agenda tersembunyi di balik itu.”

Awalnya, warga yang menetap di kawasan Dongidongi berasal dari Desa Kamarora A, Kamarora B, Kadidia dan Rahmat. Mereka masuk dalam proyek permukiman kembali suku terasing oleh Dinas Transmigrasi pada 1980an. Saat itu, kalau mau pindah, warga dijanjikan dua hektar lahan per keluarga. Kata Mince, janji itu hanya di mulut karena yang mereka dapat tidak sampai satu hektar.

Mince Lobot: “Dulu kami kasian di Kamarora dijanjikan dua hektar lahan, setelah kami tinggal di Kamarora hanya nol koma delapan tidak cukup satu hektar. Sudah lebih 25 tahun kami di Kamarora kami sudah punya anak dan sudah punya cucu. Kami mau kemanakan anak cucu kami dengan hanya nol koma delapan? Apakah kira-kira bisa sejahtera anak cucu kami? Sedangkan kalau saya mendengar siara televisi, siaran radio pemerintah itu memberantas kemiskinan. Saya rasa juga tidak salah langkah kalau sampai kami masyarakat datang mengolah lahan di Dongidongi sini. Sepuluh tahun lalu kami sudah banyak kali didata katanya untuk membuat proyek pecahan KK. Tapi kami tunggu-tunggu tidak ada. Setelah itu kami datang bersatu empat desa untuk datang mengolah lahan di Dongidongi sini, baru kami merasa ada peningkatan hidup di sini.

Walhi Sulawesi Tengah turun tangan ketika pemerintah, dengan mengerahkan Polisi Kehutanan, mulai menangkapi penduduk Dongidongi yang membuka lahan pertanian dan bermukim di sana. Sejak saat itu, api konflik terus menyala di Dongidongi. Pemerintah berkeras merelokasi mereka, warga pun berkeras bertahan di sana.

Balai Taman Nasional Lore Lindu seperti bertemu dengan batu karang dalam penyelesaian masalah ini. Sudah lima Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu berganti, masalah ini belum juga usai. Di tangan Widagdo, Kepala Balai yang baru, urusan relokasi ini ditegaskan kembali. Ia yakin relokasi adalah jalan keluar untuk mengembalikan fungsi taman nasional.

Widagdo: “Harus punya kesadaran bersama, negara ini kan ada, maaf ya terutama kelompok intelektualnya. Kelompok intelektualnya mereka harus berpikir bahwa negara punya aturan ada undang-undang, ada peraturan pemerintah yang harus kita taati bersama. Dan kalau kita sudah mulai upaya-upaya tidak mentaati peraturan ya bagaimana negara itu bisa eksis. Kan namanya Good Governance didukung oleh tiga komponen yang sama-sama taat undang-undang. Eksekutif sebagai pelaksana, legislatif sebagai perencana dan masyarakat. Kalau sudah berpikir ke sana mereka harusnya legowo kalau orang Jawa ya harus ihlas kalau dipindahkan. Tapi pemindahan itu tidak ngawur tidak asal kita pindahkan. Kita ada proses multi pihak.”

Warga pun punya sikap dan sudah berkali-kali mereka menyatakannya.

Frans Rumpala: “Kalau saya mau lihat kondisi masyarakat sekarang tidak takut mati. Masyarakat tidak takut mati apa saja terjadi kalau seperti itu masyrakat mau cari hidup di sini ada kehidupan, lalu pemerintah seakan-akan mau tindak atau mau pindah secara paksa. Kita tahu sendirikan apa sikapnya orang-orang Da’a jadi yang saya khawatirkan juga, saya tidak bicara bohong ini sekarang juga selama ini masyarakat Dongidongi ilmu mereka cari dimana-mana, saya tidak bohong nanti kalau boleh dibuktikan ada masyarakat tidak dilihat manusianya kalau memang apa namanya sudah waktunya putus leher, saya tidak bicara bohong ini nanti. Jadi di situ yang saya khawatirkan apabila pemerintah tetap mau bentindak pindahkan secara paksa, masyarakat ya waktunya sudah mati, dimana ini hari mati besok mati sama saja, itu sikap masyarakat di Dongidongi.”

Warga juga tegas menolak dituding sebagai perambah hutan. Alasannya, tempat mereka menetap, adalah areal Hak Pengelolaan Hutan Perusahaan kayu, sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional.

Frans Rumapala: “Sudah berulang kali saya tekankan saya kasih tahu bahwa masyarakat itu bukan merusak hutan masyarakat cari hidup bahkan sudah hidup di Dongidongi sudah tujuh tahun.”

Tampaknya tidak ada jalan keluar. Pemerintah tetap bersikeras merelokasi, dan warga setempat juga tetap bersikukuh menolaknya. Menurut Walhi, pemerintah hanya berpikir bagaimana menyelamatkan flora dan fauna endemik, tapi lupa memikirkan manusia yang hidup di dalamnya.

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yulianita.

Yulianita: “Sebenarnya kami tetap mempertahankan agar masyarakat itu tetap mau menjaga hutannya dan sebagainya kalau mereka tidak mau. Tapi di satu sisi kalau pemerintah tetap memaksakan untuk relokasi mereka juga harus memaparkan konsep relokasi itu sepeti apa. Tempat yang layak untuk masyarakat itu. Kalau mereka hanya relokasi kemudian dipindahkan ke tempat yang justru tidak menjamin kesejahteraan hidup masyarakat itu sama dengan bohong kan.

Tim Liputan KBR68H melaporkan untuk Radio Nederland Wereldomroep di Hilversum.

Jakarta, Kompas – Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan turun langsung menangani perkara peninjauan kembali atau PK kasus pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia, Munir. Perkara tersebut akan ditangani Bagir bersama empat hakim agung lain.

”Akan saya pimpin sendiri. (Berkas) Sudah langsung berputar ke anggota majelis,” ujar Bagir saat ditanya mengenai PK Pollycarpus, Selasa (30/10).

Ditanya apakah MA akan memprioritaskan penanganan perkara itu, Bagir mengatakan tidak ada prioritas. ”Pokoknya kami kerjakan saja,” katanya.

Peninjauan kembali diajukan oleh jaksa penuntut umum setelah MA dalam putusan kasasinya membebaskan Pollycarpus Budihari Priyanto dari dakwaan pembunuhan berencana terhadap Munir. Pollycarpus hanya terbukti memalsukan surat yang dijadikannya alasan terbang ke Singapura. Kasasi diputus oleh majelis hakim yang diketuai Iskandar Kamil serta beranggotakan Artidjo Alkostar dan Atja Sondjaja.

Dalam berkas permohonan PK, jaksa mengajukan bukti baru berupa kesaksian Indra Setiawan, Rohainil Aini, Raymond J Latuihamalo alias Ongen, dan Asrini Utami Putri. Asrini yang menumpang pesawat yang sama dengan Munir sempat melihat Pollycarpus duduk bersama Munir di Coffee Bean di Changi, Singapura.

Dalam PK tersebut, jaksa juga memperdengarkan percakapan antara Pollycarpus dan Indra Setiawan. Dalam percakapan itu, Pollycarpus menyebut-nyebut Bagir Manan dan orang-orang MA sebagai ”orang kita”.

Bagir Manan membantah disebut ”orang kita”. Ia menuding Pollycarpus melakukan kebohongan besar. Meski demikian, Bagir mengatakan, omongan Pollycarpus itu tidak akan memengaruhi proses PK. (ANA)

Jakarta, Kompas – Hukuman mati masih tetap berlaku di Indonesia. Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan, hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pencantuman pidana mati dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat.

Putusan itu dibacakan pada sidang MK, Selasa (30/10) di Jakarta. Sidang pembacaan putusan itu berlangsung 4,5 jam.

Permohonan pengujian pasal hukuman mati dalam UU Narkotika diajukan dua warga negara Indonesia, Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia, serta tiga warga negara Australia, Myuran Sukumaran, Andrew Chan, dan Scott Anthony Rush. Warga Australia itu, yang termasuk kelompok Bali Nine, tertangkap dan dihukum mati karena menyelundupkan heroin.

Sidang dihadiri kuasa hukum pemohon, antara lain Denny Kailimang dan Todung Mulya Lubis, sejumlah pejabat, serta Ketua Badan Narkotika Nasional I Made Mangku Pastika.

Putusan MK dalam perkara ini terbelah dua. Enam hakim konstitusi menilai hukuman mati tetap berlaku, sedangkan tiga hakim lainnya, yakni Laica Marzuki, Achmad Roestandi, dan Maruarar Siahaan, mengabulkan permohonan agar pasal hukuman mati itu dicabut.

Dalam putusannya, MK mempersoalkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon sebagai warga negara asing dan substansi hukuman mati. Mayoritas hakim konstitusi menilai warga negara asing tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian atas UU terhadap UUD.

Namun, tiga hakim konstitusi, yakni Harjono, Maruarar, dan Laica, berpendapat warga negara asing berhak mengajukan pengujian UU di Indonesia. Ini berlandaskan pada frasa “setiap orang berhak…” yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945. Seharusnya tak ada pembedaan antara hak asasi warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Maruarar juga mencantumkan praktik di negara lain yang memperbolehkan warga negara asing memperoleh perlindungan hak asasi yang dilanggar UU negara yang menerimanya. Misalnya, gugatan Asakura (warga negara Jepang pemilik rumah gadai di Seattle, Amerika Serikat). Ia menguji peraturan kota Seattle, yang melarang orang asing berusaha di bidang pegadaian. Kasus lainnya adalah Cabell versus Chavez-Salido, Salim Ahmed Hamdan versus Donald H Rumsfeld (Sekretaris Pertahanan), dan Konstitusi Dominika tahun 1978.

Tentang pokok perkara, enam hakim konstitusi, termasuk Ketua MK Jimly Asshiddiqie selaku ketua majelis hakim, menyatakan, penjatuhan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, hakim tidak boleh sewenang-wenang menjatuhkan hukuman mati karena harus sesuai dengan ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Jimly pun menjelaskan, pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan, perumusan, penerapan, dan pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus benar-benar memerhatikan bahwa hukuman mati bukan merupakan pidana pokok. Hukuman mati bersifat pidana khusus dan alternatif, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, dan kalau terpidana berkelakuan terpuji, dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Pidana mati tidak dijatuhkan kepada anak-anak dan eksekusi pidana mati pada perempuan hamil atau seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa itu sembuh.

MK meminta eksekusi hukuman mati bisa segera dilaksanakan bagi terpidana yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah Bambang Winahyo menyambut baik putusan MK yang melegalkan hukuman mati. Hal itu diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan eksekusi terpidana mati.

Di LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, kini terdapat 54 terpidana mati, termasuk terpidana kasus peledakan bom di Bali tahun 2003. (VIN/HAN/MDN)

Oleh Khairina

Boleh jadi, inilah kado “pahit” bagi maskapai penerbangan dan perusahaan. Harga minyak bumi naik hingga lebih dari 80 dollar Amerika Serikat per barrel justru terjadi saat pengguna jasa mereka tengah sepi atau off season. Agar bisa bertahan, mereka melakukan berbagai cara untuk menambah jumlah pelanggan.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin mengatakan, bahan bakar adalah komponen terbesar dari biaya operasional langsung (direct operating cost/DOC) pesawat. Saat harga avtur masih berkisar Rp 6.500 per liter, biaya avtur mencapai sekitar 47 persen dari DOC. Dengan kenaikan harga minyak, biaya bahan bakar bisa mencapai 60 persen dari DOC.

“DOC tidak bisa dikurangi lagi komponen biayanya, apalagi sekarang pemerintah ketat mengontrol kelayakan pesawat terbang,” ujar Burhanuddin.

Kenaikan harga ini mau tak mau membuat maskapai penerbangan bersiap menaikkan biaya tambahan untuk bahan bakar atau fuel surcharge. “Kemungkinan besar, fuel surcharge naik. Kami masih mengamati fluktuasi harga minyak dunia,” ujar Manajer Humas Lion Air Hasyim Arsal Alhabsy.

Kenaikan biaya ini dikhawatirkan memengaruhi jumlah penumpang. Untuk mengantisipasinya, Hasyim mengaku menjalankan pola-pola pemasaran yang lebih up to date. Lion Air juga meningkatkan pelayanan kepada penumpang.

Upaya keras juga dilakukan Account Manager DHL Global Forwarding Robertus Andhi. Kenaikan harga minyak menyebabkan fuel surcharge (bagi pengiriman lewat udara) dan bunker adjustment factor atau BAF (jika barang dikirim lewat laut) naik.

Persaingan sesama forwarder pun semakin ketat. Banyak forwarder yang berani menurunkan freight cost di bawah standar agar tarif yang dibebankan kepada konsumen tidak terlalu mahal.

DHL sendiri menerapkan tarif yang fleksibel bagi pelanggannya. “Untuk konsumen lama, harga yang kami tawarkan negotiable (harga tawar-menawar/bisa dinegosiasikan). Apalagi, mereka biasanya sudah terikat kontrak jangka panjang dengan kami,” ujar Andhi, yang sebagian besar konsumennya adalah eksportir.

Kendati berusaha menerapkan tarif yang bisa dinegosiasikan, Andhi mengaku, tarif itu tidak berlaku jika barang yang dikirimkan beratnya di bawah 200 kilogram. “Soalnya sedikit atau banyak barang yang dikirim, kami kan tetap menyewa pesawat yang ukurannya sama. Kecuali, kalau barang-barang itu bisa dikirimkan bersamaan dengan kargo yang lain,” katanya.

Berdasarkan data dari INACA, volume barang yang diangkut lewat kargo udara untuk rute domestik mencapai 268.495 ton pada 2006 atau menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2005, volume barang yang diangkut mencapai 275.480 ton.

Untuk rute internasional, volume barang yang diangkut pada 2006 mencapai 76.730 ton, sementara pada 2005 hanya 55.307 ton.

Sementara, load factor penumpang pesawat terbang setiap tahun meningkat. Pada 2006, load factor pesawat mencapai 78,36 persen, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 77,17 persen.

Berdasarkan harga jual tiket, pasar menengah ke bawah tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kelas menengah ke atas. “Itu sebabnya, kenaikan fuel surcharge sedikit saja akan memberatkan konsumen. Beda dengan di luar negeri yang masyarakatnya sudah terbiasa,” kata Burhanuddin.

Kenaikan harga minyak dunia, katanya, memang tak bisa dihindari. Namun, pemerintah dapat mengurangi beban masyarakat dengan mengurangi nilai pajak. “Biasanya, kan, pajak dibebankan 10 persen. Kalau pemerintah bisa mengurangi jadi lima persen saja, itu kan sudah menolong,” katanya.

Oleh Try Harijono

Dari sisi cadangan energi, sebenarnya Indonesia tidak perlu khawatir. Selain jumlahnya sangat melimpah dan tersebar di beberapa wilayah, jenisnya pun sangat beragam. Sayang, karunia Tuhan ini tidak dimanfaatkan secara optimal.

Semua pihak masih tertumpu pada minyak bumi. Padahal, selain jumlahnya sangat terbatas dan tak terbarukan, harga minyak bumi pun terus naik dan sulit dikendalikan.

“Energi lain yang sangat melimpah belum dimanfaatkan secara optimal,” kata Rudi Rubiandini RS, pakar perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Ketua Majelis Ahli Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia.

Gas alam, misalnya, Indonesia memiliki cadangan sekitar 185,8 triliun cubic feet, batu bara 19,3 miliar ton, dan panas bumi sekitar 27.000 megawatt (MW). Belum lagi berbagai energi terbarukan seperti tenaga matahari, tenaga air, tenaga angin, biogas, biomassa, dan mikro hidro yang cadangannya luar biasa.

Jika minyak bumi yang cadangannya saat ini sekitar 9,1 miliar barrel dan diproduksi 387 juta barrel dalam setahun, maka jenis energi ini di Indonesia diperkirakan akan habis sekitar 28 tahun mendatang. Tidak demikian dengan gas. Cadangannya yang melimpah, sedangkan produksinya baru 2,95 TSCF, diperkirakan energi ini baru akan habis 62 tahun mendatang.

Adapun batu bara, dengan produksi 132 juta ton per tahun, diperkirakan baru akan habis 146 tahun mendatang. “Namun batu bara menimbulkan polusi yang cukup tinggi sehingga dituding tidak ramah lingkungan,” kata Rudi.

Karena itu, Rudi mengusulkan agar pemerintah serius mengembangkan tenaga panas bumi yang potensinya untuk seluruh dunia paling besar di Indonesia, yakni 27.000 MW atau sekitar 40 persen dari potensi dunia. Hal ini wajar karena populasi gunung berapi di Indonesia merupakan yang paling padat di dunia.

Potensi panas bumi Indonesia pun luar biasa karena tersebar di 151 lokasi, dan potensi terbesarnya ada di Pulau Sumatera sebesar 5.433 MW. Sayang, selama 20 tahun mengembangkan energi ini, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 787 MW atau 4 persen dari potensi yang ada.

“Kendalanya terutama investasi yang sangat besar dibandingkan dengan minyak bumi, apalagi batu bara. Ini disebabkan kegiatan pengeboran dan eksplorasi merupakan kegiatan yang padat modal dan membutuhkan teknologi tinggi,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro.

Sudah mendesak

Apa pun tantangannya, penggunaan energi alternatif sudah sangat mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. “Jika terlambat, Indonesia bisa mengalami krisis energi karena konsumsi energi dalam negeri terus meningkat,” kata pengamat perminyakan Kurtubi.

Di sektor transportasi, misalnya, kebutuhan energi sekitar 99,9 persen masih menggunakan bahan bakar minyak, baik premium maupun solar. Hanya 0,1 persen yang menggunakan biofuel dan bahan bakar gas.

Begitu juga di sektor rumah tangga dan komersial, masih 53,1 persen yang menggunakan bahan bakar minyak, 36 persen menggunakan listrik, dan baru 10,6 persen yang menggunakan elpiji.

Di sektor industri, sampai 2006 masih 43,8 persen industri yang mengandalkan kebutuhan energinya dari bahan bakar minyak. Hanya 22,5 persen yang menggunakan batu bara, dan 19,6 persen yang menggunakan gas.

Di sektor pembangkit listrik pun sama saja. Sekitar 23,7 persen pembangkit listrik masih menggunakan energi bahan bakar minyak, meski jelas-jelas tidak ekonomis.

Rendahnya penggunaan energi alternatif ini, menurut Rudi Rubiandini, karena selama ini tidak ada kebijakan yang serius dan kemauan politik dari pemerintah untuk mengembangkan energi alternatif. Justru pemerintah memberikan subsidi yang sangat besar untuk energi minyak karena tak mau kehilangan simpati dari masyarakat.

“Padahal, jika dikembangkan energi alternatif, semua pihak, baik masyarakat maupun negara, sangat diuntungkan. Kuncinya adalah keberanian pemerintah melakukan investasi dalam pengembangan energi alternatif,” kata Rudi.

Bayangkan saja jika pemerintah mengembangkan energi listrik tenaga surya (solar energy). Untuk menjangkau daerah-daerah terpencil tidak perlu dibangun jaringan listrik yang yang mahal karena tenaga surya bisa dimanfaatkan di berbagai pelosok Tanah Air.

“Begitu pun lampu penerangan jalan raya, tidak perlu menggunakan listrik bertenaga diesel seperti dilakukan sejumlah daerah, tetapi memanfaatkan listrik tenaga surya,” kata Rudi.

Perlu insentif

Banyak pilihan dalam penerapan energi alternatif ini sesuai dengan kondisi setiap wilayah. Untuk wilayah Kalimantan Barat, misalnya, sangat sesuai jika dikembangkan pembangkit listrik tenaga air. Maklum, dari potensi pembangkit listrik tenaga air secara nasional yang diperkirakan sekitar 75.670 MW, sekitar 4.455 MW atau hampir 6 persen di antaranya berada di Kalimantan Barat.

Daerah lain bisa saja mengembangkan energi listrik tenaga matahari atau angin meski teknologinya masih harus disempurnakan. “Kuncinya adalah kemauan politik dari pemerintah untuk menghapus subsidi minyak dan mengalihkannya untuk mengembangkan energi alternatif yang terbarukan,” tutur Kurtubi.

Kebijakan ini perlu disertai dengan langkah konkret berupa strategi untuk mendorong semua pihak memanfaatkan energi alternatif yang terbarukan. Misalnya, perusahaan pembangkit energi yang masih menggunakan minyak secara bertahap diwajibkan mengoperasikan energi terbarukan.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro juga menyadari pentingnya menggalakkan penggunaan energi alternatif yang terbarukan secara nasional. Departemen ESDM, umpamanya, sudah menyusun sejumlah target yang harus dicapai pada tahun 2010.

Sebagai contoh, penggunaan 43,8 persen bahan bakar minyak sebagai sumber energi oleh sektor industri saat ini pada tahun 2010 ditargetkan bisa ditekan hingga 27,8 persen, sedangkan penggunaan batu bara ditingkatkan dari 22,5 persen menjadi 34,9 persen.

“Sektor industri sebenarnya tidak perlu dipaksa. Mereka akan mencari sendiri energi yang bernilai ekonomis dan efisien asalkan tersedia dalam jumlah memadai,” kata Menteri Purnomo.

Begitu pun di sektor pembangkit listrik, penggunaan batu bara yang saat ini masih 46,2 persen pada tahun 2010 ditargetkan bisa ditingkatkan menjadi 71,4 persen. Adapun di sektor rumah tangga, penggunaan elpiji sebagai sumber energi akan ditingkatkan dari 10,6 persen menjadi 19 persen. Sementara di sektor transportasi, penggunaan bahan bakar minyak yang masih 99,9 persen ditargetkan pada tahun 2010 bisa dikurangi menjadi 88,8 persen dengan mengembangkan biofuel dan gas.

Ambisi ini sebenarnya realistis asal disertai upaya serius dan konsisten dari berbagai pihak untuk menggalakkan penggunaan energi alternatif yang terbarukan. Jangan ditunggu-tunggu lagi. (AIK)

Pantas saja kalau sebagian besar masyarakat Kalimantan Timur sering merasa kesal, sebal, dan cemburu. Bayangkan saja, produksi minyak Kalimantan Timur sedikitnya 79,7 juta barrel per tahun. Belum lagi gas alam yang produksinya mencapai 1.650 miliar meter kubik per tahun, serta batu bara yang produksinya paling sedikit 52 juta ton per tahun.

Namun, provinsi seluas 1,5 kali Pulau Jawa dengan penduduk 2,8 juta jiwa ini mengalami penderitaan yang belum terselesaikan hingga kini. Pemadaman listrik hampir terjadi setiap hari, bahkan di ibu kota provinsi Samarinda atau kota besar seperti Balikpapan sekalipun.

Di daerah-daerah terpencil, kesengsaraannya lebih-lebih lagi. Selain banyak daerah yang belum terjangkau listrik, pada waktu-waktu tertentu, seperti curah hujan sedang tinggi dan jalanan rusak parah, harga solar yang biasanya Rp 5.000 per liter bisa melambung hingga Rp 10.000 per liter. Masih lumayan jika barangnya ada. Sering kali harganya mahal, barangnya pun tidak ada.

“Padahal, Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil minyak terbesar,” kata Labin (46), penduduk di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di Kalimantan Selatan yang merupakan daerah penghasil batu bara persoalannya sama saja. Kelangkaan minyak terkadang sampai mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Perdagangan bahan bakar minyak (BBM) secara ilegal pun kerap terjadi, dari yang untuk keperluan rumah tangga atau transportasi menjadi kebutuhan industri. Ada pula perdagangan ilegal dari kapal tanker yang kemudian “kencing” dan diperdagangkan ke masyarakat secara langsung.

“Kami sudah berkali-kali melakukan penertiban dan razia, tetapi perdagangan ilegal masih saja marak,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Brigjen (Pol) Halba Rubis Nugroho.

Dalam sepekan terakhir, misalnya, petugas menangkap dua kapal bermuatan lebih dari 300 ton solar dan satu perahu berisi satu ton minyak tanah ilegal yang akan dijual ke kalangan industri pertambangan batu bara. Mereka lebih suka membeli BBM ilegal karena harganya separuh dari harga BBM industri yang mencapai Rp 6.000 per liter.

Perusahaan pertambangan di Kalsel memang termasuk rakus BBM, khususnya solar. Hal ini terjadi karena sebagian besar pengangkutan batu bara menggunakan truk berbahan bakar solar. Setiap malam saja, antara 500 hingga 1.000 truk mengangkut batu bara dari lokasi tambang ke pelabuhan-pelabuhan laut. Dengan keperluan 50 liter saja per malam, maka dibutuhkan 25 ton hingga 50 ton solar yang sebagian diperoleh secara ilegal.

Kenaikan harga minyak dunia yang sempat menembus harga 90 dollar AS per barrel diperkirakan tidak akan berdampak luas kepada daerah-daerah penghasil minyak seperti Kalimantan Timur. “Daerah penghasil memang mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia, sedangkan daerah tidak harus menanggung subsidi,” kata pakar perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Rudi Rubiandini.

Namun, tetap saja keuntungan tersebut hanya terlihat dari angka-angka yang muncul di APBD. Masyarakat di daerah penghasil tetap saja bergulat dengan persoalan yang sama, kelangkaan bahan bakar minyak dan pemadaman listrik hampir setiap hari.(FUL/THY)

Memang agak sulit mengaitkan langsung dampak kenaikan harga minyak dunia dengan kondisi dalam negeri, apalagi setelah pemerintah berjanji tidak akan mengubah harga minyak. Namun, justru di situlah letak persoalannya.

Dikhawatirkan janji dan niat baik pemerintah untuk tetap mematok harga minyak pada 60 dollar AS justru membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi tidak realistis. Dalam arti, kondisi seperti ini diperkirakan akan memicu tekanan cukup tinggi pada APBN. Karena itu, tidak ada harapan lain kecuali pemerintah bertindak realistis.

Pengamat masalah minyak Kurtubi mengakui, dampak kenaikan harga minyak global pada kondisi domestik akan sangat tergantung pada konsistensi pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM sampai tahun 2009.

“Sepanjang harga BBM tidak naik, tidak akan ada dampak ke masyarakat. Memang ada tekanan yang sangat berat terhadap APBN jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM dalam negeri. Mungkin akan ada pos-pos APBN yang dikurangi untuk nomboki subsidi BBM,” ujarnya.

Penjelasan itu sangat bisa dipahami. Dalam pengamatannya, tiap terjadi kenaikan harga minyak 1 dollar AS saja akan menyebabkan defisit APBN antara Rp 5 miliar hingga Rp 1 triliun.

Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi Bustanul Arifin. Dampak domestik yang akan terjadi dari melonjaknya harga minyak dunia hanya bisa melalui penetapan APBN. Dengan kata lain, dampak kenaikan harga minyak dunia dengan kondisi dalam negeri, khususnya bagi masyarakat banyak, adalah melalui kebijakan fiskal. “Jadi, nyambungnya lewat kebijakan fiskal,” ujarnya.

“Dengan keputusan harga minyak yang sudah dipatok untuk APBN 60 dollar AS (sementara harga minyak dunia mencapai 80 dollar AS), pemerintah harus kuat menanggung biaya pembengkakan yang akan terjadi,” ujarnya. “Apa pemerintah masih sanggup menanggungnya?” lanjut Bustanul. Walau begitu, ia menganggap tidak terlalu fair jika mengaitkan secara langsung masalah melonjaknya harga minyak dunia dengan kondisi sosial di Indonesia.

“Tetapi kalau memang terjadi defisit dan komposisi APBN berubah, kondisi sosial sangat mungkin terpengaruh karena adanya perbedaan sedemikian besar antara APBN dan harga minyak dunia,” ujarnya. Ia menengarai, kondisi itu membuka peluang pada masalah penyelundupan serta meningkatnya ongkos angkut dan aktivitas produksi.

Dampak berantai

Tak bisa dihindari, hal itu akan memicu terjadinya dampak berantai. Meningkatnya ongkos dan aktivitas produksi dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika pemerintah terpaksa mengambil tindakan memutuskan subsidi solar untuk industri.

“Nah, ini akan membuat kalangan industri terpaksa melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) saja,” katanya. “Ini yang harus dibaca baik-baik oleh pemerintah,” kata Bustanul.

Baik Bustanul maupun Kurtubi menegaskan, untuk menghindari hal itu, pemerintah sedapat mungkin harus menaikkan produksi minyak dalam negeri sekarang juga. Langkah ini penting untuk menghindari dampak negatif kenaikan harga minyak dunia terhadap ekonomi dalam negeri.

Bustanul mengatakan, selama ini pemerintah tidak pernah mencoba menyadari bahwa produksi minyak dalam negeri tidak pernah mencapai target, yaitu 1,035 juta barrel per hari. Untuk ke depan, arah ke upaya itu sudah harus terlihat.

Kurtubi menegaskan pentingnya pemerintah segera menarik atau mengembalikan uang yang menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpotensi merugikan negara di BP Migas sebesar 2,5 miliar dollar AS.

“Uang ini bisa untuk nombokin defisit APBN. Dikembalikan dulu. Soal kuitansi tidak lengkap, harus konsultasi dulu kantor pusat, itu nanti karena berbelit-belit. Padahal temuan BPK ini temuan awal dan ada kemungkinan asas kriminal, kalau menunggu setelah ditindaklanjuti sehingga masih lama,” katanya.

Hal lain adalah pemerintah harus mempercepat konversi minyak tanah ke gas karena subsidi minyak tanah per liter sangatlah besar. “Ya, pemerintah seharusnya lebih realistislah,” tegas Bustanul Arifin. (CM Rien Kuntari)

Oleh Ahmad Arif

Kompas- Kecenderungan harga minyak bumi di pasar internasional yang terus naik sejak tahun 2004 selama ini disikapi lamban oleh kalangan industri di Indonesia. Ketika kini harga minyak telah menyentuh harga 90 dollar Amerika Serikat per barrel, barulah mereka kalang kabut. Masih adakah kesempatan untuk mengatasi dampak kenaikan harga minyak global ini?

Pengamat perminyakan Kurtubi menilai harga minyak dunia kemungkinan akan terus melambung hingga triwulan I-2008 karena permintaan minyak dunia terus melonjak, tanpa diikuti lonjakan produksi. Ketegangan Turki dengan Kurdi di Irak juga dianggap menakutkan para konsumen sehingga mereka memburu minyak. “Jika kondisi geopolitik ini terus memanas, kenaikan harga minyak bisa mencapai angka 100 dollar AS per barrel,” kata Kurtubi.

Jika janji pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ditepati, setidaknya hingga Pemilihan Umum 2009, masyarakat tidak akan terkena dampak langsung dari kenaikan harga minyak global.

Tetapi, lain halnya dengan sektor industri, yang bergantung pada pasokan listrik PLN dan BBM nonsubsidi. Mereka tentu akan terkena dampak langsung dengan naiknya harga energi yang menjadi komponen penting dalam produksi.

Peneliti dari Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) Pri Agung Rakhmanto menyebutkan, kenaikan harga minyak yang menyentuh angka hingga 90 dollar AS per barrel akan memicu kenaikan harga BBM industri dalam negeri sekitar 10 persen. Biaya produksi pun akan naik, dan harga produk kemungkinan akan melambung lebih dari 10 persen.

“Industri yang akan banyak terbebani dengan kenaikan harga minyak adalah yang yang padat menggunakan energi, di antaranya tekstil, perikanan, pabrik sepatu, semen, dan plastik,” kata Kurtubi.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) EG Ismy mengatakan, kalangan pengusaha tekstil termasuk yang paling terpukul dengan kenaikan harga minyak dunia. Itu karena sebagian besar pengusaha tekstil masih bergantung pada bahan bakar minyak dan pasokan listrik PLN nonsubsidi untuk memenuhi kebutuhan energi mereka.

Belanja energi merupakan komponen biaya kedua terbesar pada perusahaan tekstil, yaitu mencapai 18 persen dari total biaya produksi. Sedangkan biaya untuk membeli bahan baku dan bahan pembantu sebesar 58 persen, membayar tenaga kerja 16 persen, dan sisanya sebesar 8 persen untuk membayar bunga bank, pungutan, administrasi, serta pemasaran.

Dengan kenaikan harga energi, komponen biaya yang bisa diubah hanyalah pengurangan bahan baku dan bahan pembantu, serta upah untuk tenaga kerja. “Komponen lain tak bisa diutak-atik lagi,” kata Ismy.

Diversifikasi energi

Seharusnya kenaikan harga minyak ini tak menjadi masalah lagi bagi sektor industri karena kecenderungan kenaikan harga minyak sudah terjadi sejak lama. “Seharusnya mereka sudah beradaptasi dengan melakukan efisiensi dan mengganti bahan bakar minyak dengan bahan bakar lain yang lebih murah, seperti batu bara dan gas,” kata Kurtubi.

Tetapi, kenyataan berbicara lain. Sebagian besar industri di Indonesia, yang padat energi seperti tekstil, masih bergantung pada minyak bumi. Ismy menyebutkan, baru 20 dari 200 perusahaan tekstil di tingkat hulu yang mulai menggunakan batu bara. Itu pun perbandingan batu bara masih 30 persen dari seluruh komponen energi.

Masalah tambah gawat karena banyak mesin industri di Indonesia yang tergolong kedaluwarsa. Mesin-mesin tua ini lebih boros menyedot bahan bakar dalam proses produksi. Oleh sebab itu, desakan efisiensi melalui peremajaan mesin di Indonesia menjadi mutlak.

Masalahnya, industri kita sulit melakukan itu, karena untuk membangun industri modern yang efisien harus ada kredit investasi jangka panjang dari perbankan. Sekarang, tak ada lagi bank yang mau investasi seperti itu.

Menurut Ismy, penggunaan batu bara untuk industri masih sarat masalah. Di antaranya, kendala lingkungan dan hambatan integrasi energinya dengan PLN. Kalangan pengusaha juga meragukan keberlanjutan penggunaan batu bara karena pasar luar negeri tidak bisa menerima produk yang dinilai tidak ramah lingkungan. Sementara, batu bara dinilai sebagai salah satu yang tidak ramah lingkungan.

Sikap aparatur pemerintah sendiri juga masih terbelah. “Di satu sisi, kita didorong menggunakan batu bara, tetapi di sisi lain Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) masih menilai limbah batu bara termasuk bahan berbahaya dan beracun,” kata Ismy.

Pengelolaan limbah batu bara memang masih menjadi masalah serius. “Ada anggota kami menggunakan limbahnya untuk membuat batako dan tiang listrik, tapi kemudian didatangi polisi karena dinilai izin kami hanya membuat tekstil, bukan membuat batako. Padahal, itu upaya untuk mengatasi masalah limbah batu bara,” kata Ismy.

Di sisi lain, PLN juga melarang sinkronisasi arus listrik mereka dengan energi yang dihasilkan dari batu bara milik industri. Jaminan ketersediaan pasokan batu bara untuk industri dalam negeri juga masih belum diatur dengan perangkat perundang-undangan sehingga banyak kalangan industri yang ragu-ragu untuk berubah ke batu bara. “Mekanismenya di lapangan memang masih banyak masalah,” kata Ismy.

Terlambat beradaptasi

Menurut Kurtubi, kunci untuk mengatasi masalah energi yang dihadapi oleh industri adalah secepatnya mengurangi ketergantungan industri dari minyak ke bahan bakar lain yang lebih murah, seperti batu bara dan gas. “Ke depan seharusnya ada petunjuk pelaksanaan yang jelas, bagaimana industri-industri ini bisa mengonversikan energi dari minyak ke batu bara atau sumber energi lain yang lebih murah,” jelas dia.

Ini berarti, pemerintah harus jelas dan mempersiapkan prasarana batu bara, meliputi masalah pengangkutan. “Industri lokasi di mana, dan sampai berapa lama akan memakai batu bara. Juga jaminan ketersediaan pasokan untuk industri dalam negeri harus jelas,” kata Kurtubi.

Berdasarkan data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi batu bara dalam negeri masih sangat kecil jika dibandingkan dengan yang diekspor. Pada tahun 2006, sebanyak 129,504 juta ton batu bara diekspor, dan hanya 39,208 juta ton yang digunakan untuk dalam negeri. Itu pun sebagian besar konsumsi dalam negeri untuk pasokan PLN.

Menurut Agung, adaptasi sektor industri terhadap kenaikan harga minyak sudah sangat terlambat. Berbeda dengan China, yang secara serius menggunakan batu bara sebagai salah satu sumber energinya untuk mengurangi penggunaan minyak. Brasil adalah contoh negara lain yang sukses melakukan diversifikasi energi dengan etanol. “Sementara kita belum apa-apa,” katanya.

Kegagalan Indonesia menggenjot produksi minyak mentah beberapa tahun terakhir dituding sebagai salah satu penyebab Indonesia babak belur menghadapi lonjakan harga minyak mentah di pasar dunia akhir-akhir ini.

Oleh karena itu, menggenjot produksi dianggap sebagai jalan keluar penting dari kemelut harga minyak sekarang ini. Mampukah pemerintah memenuhi target produksi di atas 1 juta barrel per hari (bph) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah beberapa waktu terakhir produksi terus tertahan di bawah 1 juta bph?

Berikut wawancara dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Kamis (25/10) malam lalu.

Produksi minyak kita selama 10 tahun terakhir terus turun, apa yang terjadi dalam kurun waktu itu?

Kita harus melihat bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini. Investasi di minyak dan gas bumi pascakejatuhan Orde Baru tidak jalan karena masih ada imbas krisis moneter. Dan pada waktu itu Rancangan Undang-Undang Migas yang diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat ditolak sehingga semakin sulit mencari investor. Di tambah lagi, produksi minyak saat itu terjun bebas.

Terus apa yang dilakukan pemerintah?

Yang pertama, kita perbaiki kembali substansi RUU Migas untuk kemudian diajukan kembali ke DPR. Sebenarnya secara substansi tidak banyak hal yang berubah dari UU sebelumnya dari sisi pengelolaan upstream.

Perubahan paling besar hanya ada di hilir migas, yaitu dengan memangkas peran Pertamina hanya sebagai pemain di hilir migas, dan regulator dipegang penuh oleh pemerintah. RUU Migas memang diterima oleh DPR, tetapi tidak bisa langsung dijalankan karena UU Migas kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akibatnya muncul ketidakpastian lagi, dan investasi baru tidak ada yang masuk.

Produksi migas pun terus terjun bebas. Setelah MK selesaikan gugatan tahun 2004, baru pemerintah bisa buat perangkat aturan yang jelas. Investasi mulai masuk lagi di tahun-tahun ini. Hanya saja, yang harus diingat, pengembangan lapangan itu butuh waktu 5-7 tahun hingga bisa berproduksi.

Namun, harus diakui bahwa produksi minyak kita yang telah ditambang sejak 100 tahun lalu itu sudah jenuh sehingga sulit ditingkatkan lagi dengan pesat. Di sisi lain memang terjadi perubahan paradigma. Produksi minyak kita turun, tetapi produksi gas dan batu bara meningkat tinggi.

Adanya paradigma batu bara dan gas naik, kenapa tidak langsung dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menggantikan produksi minyak?

Melihat kenyataan produksi minyak yang terus turun, seharusnya kita memang tidak lagi terpaku pada produksi minyak dalam penentuan asumsi APBN. Dari zaman Pak Harto, cuma dua asumsi ini saja yang dilihat, yaitu produksi dan harga minyak.

Memang dari sisi penerimaan, meskipun jumlah produksi minyak menurun, dan paling sedikit dibandingkan dengan gas dan batu bara, sumbangan ke penerimaan negara masih paling besar.

Pemerintah sedang memperjuangkan ke DPR agar asumsi anggaran negara memasukkan gas dan batu bara. Era minyak memang sudah turun, dengan tren digantikan oleh dua jenis energi ini. Produksi gas kita setara dengan 1,5 juta barrel setara minyak, sedangkan batu bara 2,5 juta barrel ekuivalen. Produksi batu bara kita saat ini mencapai 170 juta ton per tahun, itu belum termasuk produksi yang tidak dilaporkan pemerintah daerah.

Kami perkirakan masih ada tambahan sekitar 30 juta ton produksi batu bara yang tidak tercatat. Pemerintah sedang melihat apa yang bisa dilakukan untuk menaikkan penerimaan negara dari gas dan batu bara. Ke depan yang akan menjadi paradigma adalah gas dan batu bara.

Cadangan minyak, termasuk Blok Cepu, tinggal 9,1 miliar barrel. Dengan produksi sekarang, minyak hanya akan bertahan 23 tahun, sedangkan gas masih bisa untuk 62 tahun dan batu bara bertahan hingga 120 tahun.

Sebenarnya, apa masih ada daya tarik di sektor migas?

Investasi itu membutuhkan kepastian dan economic return. Terus terang saja, untuk pertambangan umum sampai saat ini sama sekali belum ada investor yang berani masuk karena undang-undangnya belum selesai. Dari sisi peluang ekonomi, cadangan geologi kita untuk migas masih ada potensi yang menjanjikan. Masih ada 22 cekungan hidrokarbon yang belum dieksplorasi, dan kemungkinan ada potensi minyak. Untuk Asia, kita masih yang paling baik potensinya. Tapi, yang harus disadari, membuka lapangan minyak butuh waktu lama.

Sebenarnya kalau dikatakan kita berpangku tangan, tidak berbuat apa-apa untuk meningkatkan produksi, sebenarnya tidak juga. Investasi kita di migas tidak terlalu buruk, sebab kalau dilihat tahun 2006, total investasi yang masuk di sektor migas mencapai Rp 18 triliun. Itu mayoritas di hulu.

Tahun ini, komitmen investasi di sektor migas juga akan meloncat. Sekarang saja komitmen sudah 44. Memang ada yang mempertanyakan, komitmen, kan, belum tentu jadi, ya memang. Tapi paling tidak itu menunjukkan bahwa sektor migas masih menarik.

Tanggal 30 Oktober nanti kita akan tawarkan 26 blok migas baru. Dari sisi peningkatan produksi, tahun 2006 itu kalau tidak ada upaya, produksi minyak hanya 560.000 barrel.

Bagaimana dengan potensi energi lain seperti panas bumi?

Potensinya memang besar sampai 27.000 megawatt (MW), tetapi yang dimanfaatkan sangat kecil, hanya sekitar 800 MW. Memang panas bumi dulu tidak menarik karena mahal. Rata rata energi fosil memang pemanfaatannya masih kecil meskipun dari segi potensi sangat besar. Energi nonfosil tidak bisa berkembang karena bahan bakar fosil masih disubsidi sehingga orang lebih memilih memakai BBM.

Tapi, ke depan, kita ingin pengembangan panas bumi lebih cepat, apalagi dengan telah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 125 tentang Panas Bumi. Apalagi dengan adanya tren Mekanisme Pembangunan Bersih.

Kenapa pemerintah menggunakan asumsi harga minyak yang rendah di APBN?

Asumsi harga yang konservatif juga digunakan di semua negara OPEC dan negara produsen minyak. Kuwait, misalnya, memakai asumsi harga 36 dollar AS per barrel, Irak pakai asumsi 50 dollar AS per barrel, Arab Saudi pakai 40 dollar AS per barrel.

Penggunaan asumsi harga minyak yang rendah itu sebagai safety net dalam perimbangan anggaran. Lha, kalau kita telanjur pakai asumsi harga minyak tinggi, lalu harga minyak tiba-tiba jatuh, duit yang sudah dialokasikan ke anggaran, kan, tidak mungkin ditarik lagi. (DOT/THY/AIK/TAT)

Lonjakan harga minyak hingga menyentuh level 90 dollar AS per barrel di New York Merchantile Exchange (NYME) pada 19 Oktober lalu mengisyaratkan skenario Peak Oil semakin menjadi kenyataan.

Beberapa tahun lalu orang tidak membayangkan harga minyak bisa setinggi ini, tetapi perkembangan beberapa tahun terakhir semakin menunjukkan bukan tidak mungkin prediksi harga mencapai 100 dollar AS per barrel bisa terwujud dalam waktu dekat.

Pada September 2003, harga rata-rata minyak mentah standar di NYME masih di bawah 25 dollar AS per barrel. Juni 2005 sudah di atas 60 dollar AS per barrel, Mei 2007 di atas 80 dollar AS, dan 19 Oktober lalu sempat tembus 90 dollar AS per barrel. Meningkat sekitar 75 persen hanya dalam tahun ini. Pada level sekarang ini, harga minyak mentah terhitung sudah naik di atas 300 persen dibandingkan dengan tahun 1990.

Harga 90 dollar AS per barrel itu mendekati harga tertinggi dalam sejarah yang terjadi tahun 1980 (di puncak krisis Irak-Iran), yang kalau dikurskan dengan kurs sekarang setara 95 dollar AS per barrel. Saat itu lonjakan harga tersebut mengakibatkan resesi ekonomi dunia.

Faktor geopolitis, yakni meningkatnya ketegangan antara Turki dan Irak, memang ikut memicu pergerakan dramatis harga minyak sepanjang pekan lalu, selain faktor lain seperti meningkatnya kebutuhan minyak musim dingin di belahan bumi utara, menipisnya cadangan minyak AS, dan kekhawatiran menyangkut badai yang bisa mengganggu produksi minyak AS.

Tetapi, terlepas dari ikut bermainnya faktor geopolitis yang sifatnya insidental, faktor fundamental, berupa ketidakseimbangan suplai dan permintaan, tetap menjadi penentu penting pergerakan harga minyak mentah di pasar dunia sekarang ini.

Harga 90 dollar AS bisa jadi baru pemanasan karena secara fundamental pasar diperkirakan akan tetap ketat, dengan permintaan minyak beberapa tahun ke depan diperkirakan akan tetap tinggi. Lonjakan permintaan terutama berasal dari negara-negara Asia non-Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) seperti China dan India yang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 10 persen per tahun dan tidak ada tanda-tanda melambat sampai sekarang.

Prediksi harga minyak akan segera menyentuh 100 dollar AS per barrel yang semua dianggap mustahil antara lain dilontarkan para penganut Peak Oil Theory.

Peak Oil Theory yang dimotori ahli geologi minyak AS, King Hubbert, meyakini produksi minyak mentah global sekarang ini sudah atau akan segera mencapai titik jenuhnya, untuk kemudian stagnan, sebelum akhirnya mengalami penurunan dengan cepat secara permanen.

Peningkatan produksi

Sementara kubu penentangnya meyakini produksi masih akan meningkat hingga 2040 atau 2050 dengan ditemukannya sumber-sumber produksi baru atau ditingkatkannya produksi di sumur-sumur lama melalui teknologi yang lebih canggih.

Cambridge Energy Research Associates (CERA), misalnya, mengatakan sisa cadangan minyak global masih 3,74 triliun barrel, tiga kali lipat lebih besar dari yang disebutkan penganut Peak Oil. Dan itu masih bisa meningkat lagi.

Sayangnya, kecenderungan beberapa tahun terakhir ini lebih berpihak pada penganut teori Peak Oil. Beberapa indikasinya, lapangan Cantarell di Teluk Meksiko yang sudah berproduksi sejak 1971 dan merupakan lapangan minyak kedua terbesar dunia sudah tua dan terus menurun produksinya.

Lapangan terbesar, Ghawar di Arab Saudi, dan lapangan Burgan di Kuwait yang juga masuk lima besar, juga menunjukkan gejala sama. Sejak 1990, hanya ada satu lapangan baru besar yang ditemukan, yang bisa diharapkan mampu berproduksi hingga 500.000 barrel per hari (bph) pada kapasitas puncaknya, yakni lapangan Kahagan di Kazakhstan.

Padahal, teknologi perminyakan sudah sedemikian berkembang dan canggih, serta mampu meningkatkan keberhasilan penemuan dari 25 persen tahun 1990-an menjadi 45 persen. Teknologi enhanced recovery juga berhasil meningkatkan jumlah minyak yang berhasil diangkat dari sumur dari 20 persen menjadi 60 persen.

Namun, dengan kemajuan teknologi yang pesat ini pun, produksi tetap tak mampu mengimbangi permintaan. Teknologi mahal ini justru mengakibatkan semakin mahalnya biaya memproduksi minyak mentah dunia. Sebagai gambaran, untuk bisa mengantongi untung 10 persen, perusahaan minyak di Kanada setidaknya harus mematok harga jual 60 dollar AS per barrel.

Skenario referensi yang dibuat Energy Information Administration/EIA (Annual Energy Outlook 2007/IEO2007) memprediksikan konsumsi minyak dan bahan bakar cair lain seperti etanol, batu bara cair, dan LNG cair akan meningkat dari 83 juta bph setara minyak tahun 2004 menjadi 97 juta bph tahun 2015 dan 118 juta bph tahun 2030.

Sedangkan berdasarkan skenario tinggi (high price case), harga minyak diproyeksikan mencapai 157 dollar AS per barrel secara nominal pada 2030. Sebagai catatan prediksi harga EIA selama ini selalu terlampaui.

Selama ini harga minyak lebih banyak dikendalikan oleh kartel Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan oligopoli segelintir perusahaan minyak raksasa negara maju. Selain faktor suplai dan permintaan, spekulan juga ikut bermain. Beberapa analis memperkirakan dari 80 dollar AS per barrel harga minyak sekarang ini, sekitar 10 dollar AS di antaranya adalah karena peran spekulasi hedge funds.

Di luar itu masih banyak faktor lain yang juga bisa memengaruhi harga minyak, termasuk faktor geopolitis, krisis politik, pemogokan buruh, gangguan teroris, dan badai. Banyak yang menduga invasi atau serangan AS ke Iran akan sangat berdampak katastropik terhadap pasar dan harga minyak.

Tingginya harga minyak, ditambah dampak krisis kredit perumahan kelas dua di AS (subprime mortgage) di AS sekarang ini, dikhawatirkan bakal menyeret perekonomian AS dan kemudian perekonomian dunia dalam resesi.

Spekulasi yang berkembang, resesi di AS akan membuat permintaan akan minyak mentah juga turun (mengingat AS adalah konsumen terbesar minyak), sehingga tekanan dari sisi permintaan juga turun dan harga minyak dunia pun akan turun. Artinya, sebelum mencapai level 100 dollar AS per barrel, harga akan turun. Tetapi apakah betul begitu?

Sayangnya, tidak semuanya yakin resesi di AS pun bakal mampu mengerem permintaan dunia. Kalaupun permintaan AS turun, permintaan negara-negara berkembang emerging market diperkirakan akan terus meningkat. Karakteristik pasar minyak mentah dunia sekarang ini, menurut EIA dan OECD, ditandai oleh terus meningkatnya konsumsi (terutama dari China dan India), pertumbuhan pasokan non- OPEC yang hanya moderat, terus menurunnya stok (inventori) minyak di AS, dan meningkatnya permintaan terhadap minyak produksi OPEC.

Dari gambaran ini, tekanan harga minyak sekarang ini diprediksi bakal terus berlanjut pada 2008, terutama jika laju pertumbuhan konsumsi minyak dunia tidak dapat direm. Ditambah lagi dengan adanya skeptisme bakal terealisasinya proyeksi tambahan pasokan 2 juta barrel (1,2 juta bph dari OPEC dan 860.000 bph dari non-OPEC ) di tengah kondisi geopolitis seperti sekarang.

Selain itu, ada kecenderungan negara-negara penghasil minyak sendiri, termasuk produsen besar OPEC di Timur Tengah (Timteng), menahan sebagian produksi minyak di dalam negerinya. Salah satu indikasi yang disebut Goldman Sachs, misalnya, ekspor minyak Timteng sekarang ini lebih rendah dari tahun 2000, padahal produksi mereka meningkat 2 juta barrel per hari.

Peningkatan pendapatan negara-negara eksportir minyak mencapai 850 miliar dollar AS selama kurun 1999-2005. Nilai cadangan minyak yang mereka kuasai juga meningkat lebih dari 40 triliun dollar AS antara tahun 1999 dan tahun 2005.

Permanen

Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan “Oil Price and Global Imbalances” memprediksikan tekanan harga minyak sekarang ini bakal bertahan atau permanen. Ini bedanya dengan oil shock sebelumnya. Dari perspektif historis, separuh lonjakan harga minyak 1973-1974 terbukti permanen/berlanjut, sementara oil shock 1979-1981 akhirnya berbalik.

Untuk yang sekarang ini, ekspektasi pasar maupun penilaian terhadap fundamental jangka menengah pasar minyak mengisyaratkan sebagian besar tren kenaikan sifatnya permanen atau bertahan. Artinya, kemungkinan koreksi atau turun, kecil.

Prediksi jangka menengah IEA juga memperkirakan kondisi pasar minyak dunia akan tetap ketat lima tahun mendatang, dengan pertumbuhan konsumsi 2,2 persen per tahun, sementara pasokan dari non-OPEC hanya meningkat 1 persen per tahun sebelum akhirnya stagnan. Ini akan semakin mempertinggi tensi dan ketergantungan negara-negara maju pada OPEC.

OPEC akan dipaksa menggenjot produksi dari 31,3 juta bph sekarang ini menjadi 36,2 juta bph tahun 2012 sehingga berakibat kapasitas tersisa hanya 1,6 persen dari permintaan global, dari sekarang 2,9 persen.

Beberapa negara mengantisipasi prospek melonjaknya harga minyak ini dengan menimbun stok dan melakukan lindung nilai (hedging) sejak jauh-jauh hari.

Langkah Venezuela menasionalisasi proyek-proyek minyak perusahaan-perusahaan minyak asing mulai menginspirasi dan diikuti negara lain untuk mengamankan kepentingan jangka panjang mereka. Pada 22 Juni lalu Rusia memaksa BP menjual mayoritas saham di lapangan gas raksasa di Siberia, Kovykta, seharga sekitar 700 juta dollar AS.

Tahun sebelumnya, Royal Dutch Shell PLC juga dipaksa melepas kontrol mayoritas atas proyek gas Sakhalin II di Timur Jauh, dan Rusia kini juga tengah melakukan tekanan serupa terhadap ExxonMobil di lapangan lain tidak jauh dari situ.

Negara-negara lain melakukan tidak hanya dalam harga, tetapi juga hedging sejak di perut bumi. Contohnya China. Mengantisipasi kebutuhan energi untuk mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi tingginya, negara ini sangat agresif dalam perburuan minyak. Mereka tidak hanya menandatangani berbagai kontrak besar jangka panjang pasokan migas dan sumber energi fosil lain seperti batu bara dengan negara-negara pemilik deposit besar, tetapi BUMN-BUMN minyaknya juga agresif mengakuisisi saham perusahaan-perusahaan minyak dan investasi eksplorasi di berbagai negara.

Selain permintaan yang pasti akan terus meningkat, situasi ke depan masih penuh ketidakpastian dan negara-negara yang tak mampu mengantisipasi dan menyiasati kondisi ini bakal menjadi korban paling menyedihkan dari situasi yang serba sulit diprediksi ini. (sri hartati samhadi)